Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis mengklarifikasi pernyataan beberapa waktu lalu terkait meminta pemerintah untuk menunda pembagian bantuan sosial (bansos) hingga Pemilu 2024 usai.
“Pada press conference sebelumnya, saya ingin menegaskan setegas-tegasnya. Bahwa TPN tidak mengadvokasi penghentian atau penundaan pemberian bansos,” ujar Todung di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2024).
Todung mengatakan, TPN Ganjar-Mahfud malah setuju mendukung program bansos untuk masyarakat miskin yang membutuhkan. Tapi ia meminta penyaluran bantuan tersebut harus tepat sasaran.
“TPN setuju bansos diteruskan karena rakyat memang membutuhkan itu. Yang harus diingat adalah, bansos itu uang rakyat. Yang penyalurannya disetujui oleh DPR bersama pemerintah,” ucap dia.
Ia mengingatkan pemerintah untuk mendistribusikan bantuan tersebut secara transparan tanpa adanya kepentingan politik di dalam. Jangan sampai digunakan untuk meraup suara masyarakat untuk Palson tertentu.
“Marilah kita bersikap jujur dalam penyaluran dana bansos ini. Terakhir Saudara-saudara, satu hal lain yang perlu saya tegaskan adalah. Kami, TPN Ganjar-Mahfud, menghendaki proses Pilpres yang jujur, adil, dan berlandaskan hukum,” tandasnya.
Sebelumnya, Todung mengatakan pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai saat membagikan bansos. Menurutnya, langkah itu menguntungkan pasangan calon tertentu.
Dalam kesempatan terpisah, Ganjar mengatakan bansos diharapkan tidak dijadikan sebagai komoditas politik karena sudah menjadi program pemerintah. Menurut dia, dalam suasana politik saat ini, mudah bagi pihak tertentu untuk mengklaim bahwa bansos merupakan jasa dari pihak-pihak tertentu.
“Kalau sekarang ada usulan bansos tambahan karena kondisi di masyarakat, ya memang membutuhkan respon pemerintah. Tapi biasanya dalam suasana politik, tahun politik seperti ini, saling klaim itu menjadi paling kuat,” kata Ganjar di Pasar Kebon Agung pada Sabtu (30/12/2023).
Akan tetapi, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memastikan program bansos akan tetap berjalan pada 2024 dan bebas dari politisasi. Hasto mengatakan sudah menjadi tanggung jawab negara untuk meningkatkan atau membantu kelompok miskin. Karena itu PDIP mendukung penuh Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk mewujudkan komitmennya menjalankan perintah konstitusi.
Hasto mengatakan hal tersebut sesuai dengan tema Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang ketiga bertema “Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Negara”.
“PDI Perjuangan menempatkan pentingnya seluruh kebijakan-kebijakan sosial yang dilakukan oleh negara melalui sinergi antara DPR RI dan Kepresidenan untuk secepatnya pada 2024 ini menurunkan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.