Birokrasi di kawasan ekonomi khusus belum oke. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau masih berbelit. Padahal, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia acapkali bilang, perizinan bisnis sudah tidak rumit lagi.
Disampaikan Direktur Utama PT Bintan Alumina Indonesia, Santoni, investor di KEK Galang Batang, mengeluhkan birokrasi perizinan yang masih berbelit-belit. Dia menyampaikan permasalahan yang sudah bertahun-tahun dihadapi perusahaan saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung di-KEK Galang Batang, Senin (24/1/2022). “Pertama, kami tentu merasa bahagia Presiden Jokowi mengunjungi kawasan operasional perusahaan kami. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan persoalan perizinan investasi yang panjang dan berlarut-larut. Kami yakin presiden memberi solusi,” kata Santoni.
Santoni tidak merinci jenis perizinan yang menghambat operasional produksi perusahaan yang sudah berinvestasi sekitar Rp16 triliun di-KEK tersebut. “Terlalu banyak, saya tidak dapat menyebutkan satu-persatu. Sana-sini butuh ijin. Kami tentu patuh, tetapi waktunya terlalu lama,” keluhnya.
Santoni mengemukakan, akibat birokrasi berbelit-belit dan menelan waktu yang panjang menyebabkan operasional perusahaan terganggu. Para investor di perusahaan yang memproduksi biji alumina itu pun mengeluhkan hal tersebut.
Operasional yang terhambat akibat banyak perijinan menyebabkan biaya produksi semakin tinggi dan produktivitas usaha terhambat. “Kami berharap mendapat kemudahan sehingga operasional perusahaan berjalan lancar,” ucapnya.
Investasi di perusahaan itu berstatus sebagai modal asing, yang terdiri dari investor asal China dengan persentase saham sekitar 80 persen, dan sisanya dari Malaysia. Saat ini, PT Bintan Alumina Indonesia sudah mengekspor sekitar 500 ribu biji alumina. “Jumlah tenaga kerja lokal yang bekerja di perusahaan kami sekitar 4 ribu orang,” tuturnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)