Pernyataan Presiden Jokowi mempertimbangkan mengevaluasi menteri yang maju pada Pilpres 2024 didukung sejumlah pihak. Pengamat politik, Ray Rangkuti meminta Jokowi tidak ragu melakukan evaluasi karena hal itu merupakan langkah paling rasional. Bila perlu dicopot (reshuffle) sekalian, kendati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menteri cukup mengajukan cuti atau izin presiden untuk maju pilpres.
Menurut Ray, keputusan evaluasi atau reshuffle bukan berlebihan, karena kinerja pemerintahan harus terjaga dan tidak terganggu dengan agenda suksesi. “Jika menteri yang nyapres itu dievaluasi, bahkan perlu di-reshuffle ya. Pilihan rasionalnya seperti itu,” kata Ray kepada inilah.com, di Jakarta, Minggu (6/11/2022).
Jokowi memberi sinyalemen mengevaluasi menteri nyapres selepas menghadiri Indo Defence 2022 Expo & Forum pada Rabu (2/11/2022) yang lalu. Jokowi menyebutkan apabila rentang waktu cuti terlalu panjang terbuka untuk mengevaluasi menteri yang maju pada Pilpres 2024.
Sementara putusan MK terkait UU Pemilu menyatakan menteri atau pejabat setingkat menteri tak perlu mundur untuk nyapres tetapi cukup mengajukan izin cuti dari kepala negara. Ray menilai, keputusan MK tersebut memang tidak ideal dan Presiden Jokowi diharapkan tak ragu mengevaluasi anggota kabinet yang maju capres, syukur-syukur menteri yang bersangkutan dengan suka rela mundur lantaran menyiapkan diri menghadapi pemilu dan tidak mendapatkan fasilitas yang melekat dari jabatannya.
Menurut Ray, putusan MK berimplikasi pada integritas keturutsertaan pemilu. Apabila tidak mundur dan tetap menjabat menteri, kandidat capres bisa memobilisasi melalui institusi dan melakukan kampanye dini. Diharapkan pula Bawaslu selaku pengawas pemilu sudah memiliki metode untuk mendeteksi hal itu sekaligus menutup celah kecurangan.
“Masa tiga bulan ditinggalkan pekerjaan. Ya rasionalnya sudah harus di-reshuffle,” tegas Ray.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)