Pengamat Politik Universitas Paramadina sekaligus Direktur Indostrategic, Ahmad Khoirul Umam menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait presiden boleh berkampanye dan memihak hanya sebuah awal dari pukulan pamungkas dari orang nomor satu di Indonesia tersebut. Pukulan ini terkait upaya memenangkan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Raka Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
“Tampaknya statement itu merupakan sebuah bridging yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, untuk melakukan pukulan terakhir di detik-detik akhir yang barangkali nanti boleh atau tidaknya dari pasal-pasal yang cukup kompleks itu tentu akan dicarikan celahnya oleh teman-teman di lingkaran istana tentunya,” kata Umam dikutip Selasa (30/1/2024).
Dia menjelaskan, pukulan pamungkas itu disiapkan lantaran duet Prabowo-Gibran mengalami stagnasi elektabilitas atau tingkat keterpilihan. Dengan begitu, diperlukan sebuah pukulan akhir dari Presiden Jokowi. Pukulan ini diprediksi bakal serupa dengan sejumlah tindakan yang sejauh ini mengindikasikan Jokowi memihak Prabowo-Gibran seperti aksi menunjukkan simbol dua jari dan makan bakso bersama Prabowo di Magelang pada Senin (29/1/2024).
“Tetapi bentuk keberpihakan itu tentunya barangkali bisa juga terjadi dengan Jokowi hadir secara fisik, secara terbuka di hari-hari terakhir, tepatnya pada momentum penutupan kampanye Akbar tanggal 10 Februari di GBK,” ungkap Umam.
“Mengapa hal itu penting? Barangkali itu bisa diyakini oleh (pasangan capres-cawapres) 02 untuk menambah satu, dua, tiga persen untuk memastikan, how to secure target menang satu putaran yang mereka harapkan,” ujar dia menambahkan.
Selain mengerek elektabilitas, Umam menilai hal ini dilakukan juga untuk menggerus basis kekuatan politik kubu capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang memiliki karakateristik basis pemilih yang bersinggungan.
“Tapi apakah itu bisa terjadi? Wallahu alam, saya tetap berkeyakinan (pasangan capres-cawapres) 01 dan juga 03 akan bertempur habis-habisan mempertahankan basis kekuatan mereka, untuk bisa menang dan juga memaksa kubu 02 dalam konteks permainan yang lebih panjang pada putaran kedua nanti,” kata Umam.
Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres menjadi peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Selain itu, KPU menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
Sementara, Presiden Jokowi sendiri telah mengemukakan, presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.
“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh kampanye, boleh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan capres dan cawapres peserta Pilpres 2024.
Menurut Jokowi, jabatan presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Oleh karena itu, dia memandang, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara, termasuk presiden dan para menteri.
Namun, Jokowi mengingatkan, hak demokrasi tersebut memiliki aturan. Aspek terpenting yaitu presiden dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat mengkampanyekan pasangan calon peserta Pilpres 2024.
Meski begitu, sejumlah pihak menganggap pernyataan Jokowi itu kian terang berupaya memenangkan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai cawapres berpasangan dengan Capres Prabowo Subianto.