Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi menyebut perbankan nasional malas memberikan kredit modal. Namun lebih rajin memborong surat berharga negara (SBN), baik di Kemenkeu maupun BI. Benarkah?
Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani justru heran dengan pernyataan Presiden Jokowi. Bisa jadi, informasi yang diterima orang nomor satu di republik ini, tidak utuh. Atau jangan-jangan dipelintir.
“Kalau Pak Jokowi bilang bank itu naruh (duit) ke Bank Indonesia, karena memang tidak ada permintaan (kredit),” kata Aviliani dalam Diskusi Ekonom Perempuan Indef secara daring, Jakarta, Kamis (28/12/2023).
Agar perbankan gencar menggelontorkan kredit permodalan, menurut ekonom kelahiran Malang, Jawa Timur pada 14 Desember 1961 itu, pemerintah seharusnya yang proaktif. Kebijakannya haruslah pro sektor riil. Sehingga, pelaku bisnis akan gencar mengajukan permohonan kredit ke perbankan.
Alih-alih menggerakkan sektor riil, pemerintah saat ini justru asyik dengan aksi politiking. Padahal, sektor riil adalah kunci untuk menggerakkan moneter dan perbankan. Jadi, bukan terbalik.
“Masalahnya, selama ini kan terbalik. Yang disalahkan moneter dan perbankannya. Intinya, perbankan selalu mengikuti sektor riil. Selama sektor riil tidak dipacu, ya bagaimana bisa itu terjadi,” papar Aviliani.
Tentu saja, pernyataan Aviliani ini, punya rujukan yang jelas. Apalagi, dia bukan sekedar ekonom. Namun sempat menjabat komisaris di BRI (2005), Bank Mandiri, Bank Mega dan saat ini menjabat Komut Allo Bank milik pengusaha Chairul Tanjung.
Aviliani bilang, kebijakan yang hanya mendorong perbankan, namun menafikan sektor riil, justru membahayakan industri keuangan nasional. Karena memicu kredit macet menjulang.
Dalam hal ini, pemerintah disarankan untuk menciptakan berbagai insentif demi bergeraknya sektor riil. “Seperti insentif pajak mobil dan pajak motor. Itu ternyata menimbulkan permintaan kredit yang cukup banyak. Jadi jangan dibalik, kenapa bank enggak kasih kredit? Ya kalau enggak ada permintaan, enggak mungkin bank kasih kredit,” pungkasnya.
Mengingatkan lagi, Presiden Jokowi mengaku mendapat laporan dari pelaku usaha, soal keringnya likuiditas perbankan. Lantaran, bank banyak belanja instrumen keuangan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI).
“Jangan-jangan terlalu banyak yang dipakai untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN). Atau terlalu banyak yang dipakai beli Sekuritas Rupiah BI (SRBI), atau Surat Berharga dalam Valuta Asing (SBVI). Sehingga yang masuk ke sektor riil, berkurang. Dan juga dari fiskalnya juga sama kita cek,” kata Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) virtual, Rabu (29/11/2023).