Jokowi Larang Ekspor Bijih Bauksit, Airlangga Ungkap Cadangan 3,2 Miliar Ton

Mulai Juni 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang ekspor bijih bauksit. Terkait larangan ini, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan besarnya cadangan bauksit Indonesia, sebanyak 3,2 miliar ton.

Menurut Menko, cadangan tersebut dapat memenuhi kapasitas produksi 41,5 juta ton. “Jadi dari 8 fasilitas pemurnian masih bisa 12 fasilitas pemurnian lain dan ketahanan bauksit kita bisa 90 tahun sampai 100 tahun,” kata Menko Airlangga.

Ketua Umum Partai Golkar ini mendampingi Jokowi bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif mengumumkan larangan ekspor bijih bauksit per Juni 2023 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Pemberlakukan larangan itu untuk mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Saat ini, terdapat empat fasilitas pemurnian bauksit yang sudah beroperasi dengan kapasitas produksi 4,3 juta ton.

Selain itu, pemurnian yang sedang dalam proses pembangunan memiliki kapasitas input sebanyak 27,41 juta ton dan kapasitas produksi 4,98 ton.

Menurut perkiraan presiden, industrialisasi bauksit di dalam negeri bakal meningkatkan pendapatan negara dari Rp21 triliun menjadi sekitar Rp62 triliun. “Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi, supaya nilai tambah dinikmati di dalam negeri,” ujar kepala negara.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengeluarkan sinyal untuk menghentikan ekspor bahan mentah. Ini menjadi sinyal penting sekaligus menunjukkan konsistensinya yang ingin mendorong hilirisasi dan nilai tambah komoditas dalam negeri.

Jokowi mengaku tidak takut kembali mendapatkan gugatan dari negara importir komoditas asal Indonesia, khususnya Uni Eropa. Menurut dia, gugatan tersebut adalah hal biasa, karena kebijakan itu semata-mata untuk meningkatkan nilai tambah komoditas minerba di dalam negeri.

“Stop ekspor bahan-bahan minerba kita. Kita setop lagi gugat lagi enggak apa-apa,” timpal Jokowi, Rabu (21/12/2022).

Pemerintah memang sedang mendorong proses hilirisasi komoditas sumber daya alam. Sejumlah komoditas pernah dihentikan ekspornya oleh Jokowi mulai dari Batu Bara, crude palm oil (CPO), hingga yang terakhir adalah nikel yang digugat Uni Eropa ke WTO.

Jokowi juga telah menunjukkan sinyal untuk kembali menghentikan ekspor komoditas strategis lainnya. Pemerintah sengaja menempuh kebijakan tersebut karena merasa dirugikan selama berpuluh-puluh tahun.

Presiden mencontohkan ekspor nikel. Dulu ekspor bahan mentah nikel ini hanya menghasilkan US$1,1 miliar. Tahun ini perkiraannya pendapatan negara dari proses hilirisasi nikel sudah melebihi US$30 miliar.

“Melompat ke US$30 miliar betapa lompatan nilai tambah itu yang kita dirugikan berpuluh puluh tahun,” ujarnya.

Kendati demikian, Jokowi menekankan bahwa kebijakan pelarangan ekspor komoditas tidak akan dilakukan secara sporadis. “Tapi satu per satu. Sekarang nikel, setelah dari sini saya akan umumkan lagi. Stop ini dah.”