Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku pusing dengan semakin banyaknya pendatang baru yang masuk ke Jakarta. Menambah berat beban APBD 2023.
“Jadi, kadang-kadang saya pusing. Pusingnya Pemkab Bekasi, Tangerang, perlu bantuan dari Pemprov DKI. Kami berikan, tetapi melihat potensinya. Perpindahan penduduk memang mudah, tetapi menjadi beban DKI,” kata Heru Budi saat acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 di Balai Kota, Jakarta, dikutip Selasa (11/4/2023).
Heru Budi menjelaskan, pendatang baru tersebut, biasanya tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap. Walhasil, beban yang harus disangga Pemprov DKI menjadi kompleks. Karena, harus memberikan jaminan hidup kepada mereka. “Hari ini, perpindahan hanya 1 atau 2 menit Pak. Ketika di DKI tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki pekerjaan layak, maka beban kami yang belasan item itu Rp17,1 triliun, jaminan kami untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.
Beratnya permasalahan di DKI, kata dia, bisa mempersulit terwujudnya Jakarta sebagai Kota Global, usai aktifnya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim). “Sekali lagi, ke depan, bisa tidak bisa, menjadi global city. Apalagi nanti Pak Menteri, Pak Dirjen konsentrasi sudah di IKN. Nah, DKI dilupakan tetapi peratutan kepedudukannya tetap seperti ini,” kata Heru Budi.
Heru Budi berharap dukungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperketat izin pendatang yang ingin masuk ke Jakarta. “Sekali lagi intinya mohon dukungannya, Pak Bappenas, Pak Dirjen inilah beban Pemda DKI yang mungkin pejabat DKI sungkan untuk menyampaikan tapi nyatanya ini,” tandasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)