Market

Jokowi Naikkan BBM 30 Persen, Faisal Basri Sebut Keputusan Pahit untuk Rakyat

Keputusan Presiden Jokowi mengerek harga BBM khususnya yang bersubsidi yakti Pertalite dan Solar sebesar 30 persen, menurut ekonom senior Faisal Basri adalah pilihan pahit untuk rakyat.

Meski begitu, Faisal menyebut, pemerintah sudah benar melakukan pengalihan subsidi BBM Pertalite, Solar, dan Pertamax ke program perlindungan sosial (perlinsos). Bukti negara hadir mengayomi rakyatnya. “Meski pahit, kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi harus bisa dipahami dengan baik,” kata Faisal di Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Mungkin anda suka

Faisal menuturkan, penyesuaian harga merupakan fenomena global karena hampir semua negara termasuk produsen besar minyak, seperti Arab Saudi telah menaikkan harga BBM.

Asal tahu saja, harga BBM di Indonesia tergolong lebih murah dibandingkan di Arab Saudi yang dikenal sebagai produsen minyak mentah terbesar di dunia.

Dalam hal ini, kata dia, pemerintahan Jokowi perlu mencurahkan energi untuk memitigasi dampak potensi meningkatnya inflasi serta mengurangi tekanan pada masyarakat yang rentan secara ekonomi. “Gunakan semua instrumen untuk meringankan beban rakyat,” ujar Faisal.

Selanjutnya Faisal memaparkan sebuah teori ekonomi, bahwa salah satu tujuan dari kebijakan subsidi adalah redistribusi. Agar distribusi pendapatan lebih merata. Caranya, pemerintah harus menetapkan harga lebih murah, sehingga masyarakat miskin bisa membeli barang yang disubsidi itu.

“Subsidi BBM tampak tidak sejalan dengan tujuan tersebut karena ternyata orang miskin sedikit yang menggunakan BBM ketimbang orang kaya. Sementara subsidi BBM membutuhkan anggaran yang sangat besar,” jelasnya.

Pandangan Faisal senada dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa 70 persen subsidi BBM dinikmati kelompok mampu secara finansial, yaitu para pemilik mobil pribadi. Padahal, uang negara itu diprioritaskan untuk masyarakat kurang mampu.

Pada saat bersamaan, pemerintah melihat urgensi memperkuat program perlindungan sosial kepada masyarakat tak mampu di tengah turbulensi geopolitik dunia saat ini semakin tinggi.

Pemerintah telah menyiapkan bantalan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM senilai Rp12,4 triliun untuk 20,65 juta keluarga kurang mampu. Nominalnya ditetapkan Rp150.000 per bulan, diberikan empat bulan terhitung September 2022.

Selain itu, pemerintah menyiapkan bantuan subsidi upah senilai Rp600 ribu per orang untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Untuk program ini, pemerintah mengalokasikan Rp9,6 triliun.

Tak berhenti di situ, pemerintah pusat mengarahkan pemerintah daerah untuk menggunakan 2 persen dari dana transfer umum, dialokasikan sebagai bantuan untuk angkutan umum, ojek online (ojol) dan nelayan. Kalau ditotal, 2 persen dari anggarannya dana transfer umum ini mencapai Rp2,17 triliun.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button