Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sedang mengalkulasi dan mengkaji untuk meningkatkan kesejahteraan hakim di Indonesia dengan kementerian terkait.
Hal itu disampaikan Jokowi menyikapi tuntutan Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) yang disampaikan kepada Mahkamah Agung, Senin (7/10/2024).
“Semuanya masih dalam kajian dan perhitungan di Menpan, Menteri Hukum dan HAM, dan juga Kementerian Keuangan. Semuanya baru dihitung dan dikalkulasi,” ujar Jokowi singkat usai membuka BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC, Jakarta, Selasa (8/10/2024).
Sebelumnya Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menyampaikan empat tuntutan saat beraudiensi di Mahkamah Agung, salah satunya berkaitan tentang kesejahteraan hakim yang belum mengalami perubahan sejak 2012.
Tuntutan pertama, SHI mendukung pimpinan MA dan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) untuk mendorong perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah MA.
Kedua, SHI mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim kembali didiskusikan demi terciptanya pengawasan yang lebih kuat kepada hakim.
Ketiga, SHI ingin RUU Contempt of Court atau Penghinaan terhadap Pengadilan dapat segera diwujudkan. RUU ini berkaitan dengan jaminan terhadap keselamatan hakim karena banyak hakim yang mendapat tekanan.
Keempat, forum tersebut ingin pula ada peraturan pemerintah yang menjamin keamanan keluarga para hakim.
Sementara itu, Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai memaklumi keresahan para hakim yang berharap ada kenaikan gaji. Akan tetapi, ia kurang ‘sreg’ bila aspirasi itu disuarakan dengan cara aksi mogok massal.
“Cuti adalah hak setiap ASN, namun berharap para hakim bersikap bijak dalam menyampaikan aspirasi dan tidak mengganggu proses peradilan demi terpenuhinya hak-hak mendasar para pencari keadilan,” ujarnya kepada wartawan, Jakarta, Jumat (4/10/2024).
Ia pun berinisiatif bertemu dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk membahas kesejahteraan para pengadil. Amzulian mengungkapkan, dalam pertemuan itu Prabowo menyambut positif soal wacana perbaikan kesejahteraan hakim.
Prabowo bersimpati dengan fasilitas kerja yang diterima oleh para hakim oleh karenanya akan memberikan atensi soal ini. Beliau berencana membangun hunian bagi hakim di tingkat Pengadilan Negeri dan Tinggi,” kata Amzulian.
Dia pun menyampaikan pesan Prabowo yang berencana langsung tancap gas ketika sudah dilantik presiden. “Kita tidak banyak bicara, tapi di saatnya nanti kita langsung action,” ucap Amzulian menirukan pesan Prabowo.