Presiden Jokowi memberi penegasan dalam merespons kecurigaan publik terhadap plot penundaan pemilu yakni, patuh pada konstitusi. Dia mengakui mendengar aspirasi perpanjangan masa jabatan presiden, namun menekankan para pihak juga harus patuh terhadap konstitusi yang mengatur pemilu digelar sekali dalam lima tahun.
Penegasan ini menjawab aspirasi yang masih didengungkan oleh beberapa pihak. Termasuk dalam kegiatan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang digelar di Istora Senayan, Selasa (29/3/2022) kemarin.
“Yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas,” kata Kepala Negara, usai melakukan peninjauan ke Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Rabu (30/3/2022).
Kisruh wacana menunda pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden muncul kembali tak lepas dari pernyataan kalangan dari Istana. Menko Marves Luhut Pandjaitan maupun Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin termasuk pihak yang mewacanakan itu.
Cak Imin berdalih wacana menunda pemilu mempertimbangkan faktor ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19. Namun dia menyerahkan wacana ini untuk diputuskan presiden.
Sedangkan Luhut mengklaim memiliki big data yang menyebutkan 110 juta warga setuju menunda pemilu. Namun sejauh ini Luhut tidak membuka data dan metode yang dilakukan dalam mengumpulkan big data itu.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)