Komisi XI DPR menyoroti penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia yang cukup signifikan. Penurunan kelas ini menjadi masalah serius yang dapat berdampak pada perekonomian negara.
“Penurunan ini menandakan banyak masyarakat yang berada dalam situasi rentan, di mana mereka bisa jatuh ke dalam kemiskinan jika terjadi guncangan ekonomi, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, kehilangan pekerjaan, atau krisis ekonomi,” kata anggota Komisi XI DPR Charles Meikyansah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, dikutip Minggu (8/9/2024).
Ia bahkan menyebut, bila jumlah kelas menengah semakin turun, akan menjadi pertanda sebuah negara makin jauh dari predikat sejahtera.
“Kita harus ingat, ciri utama negara modern, demokratis, dan sejahtera adalah tebalnya lapisan kelas menengah, sehingga kemakmuran tersebar merata, tapi yang terjadi di Indonesia adalah kebalikannya,” tegasnya.
Maka, dia menekankan, persoalan ini harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk segera bertindak demi menjaga stabilitas ekonomi dengan memperkuat jaringan pengaman sosial. “Untuk melindungi mereka yang kini masuk aspiring middle class maupun kelompok rentan miskin, agar tidak semakin jauh turun sampai pada kelompok masyarakat rentan miskin,” jelasnya.
Pemerintah, kata Charles, harus menjaga dan memperkuat kelas menengah di atas program pembangunan lainnya. Terlebih, pertumbuhan kelas menengah sangat bergantung pada akses terhadap pekerjaan yang stabil dan berkualitas.
“Program pelatihan keterampilan dan sertifikasi harus diperluas untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia, sehingga mereka dapat mengakses pekerjaan dengan pendapatan yang lebih baik dan stabil,” ungkap Charles.
“Tanpa kelas menengah yang sehat, kita akan melihat dampak negatif yang meluas pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di masa depan,” tambah dia.
Selain itu, ia menilai pemerintah juga perlu mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kewirausahaan di kalangan masyarakat. Pemerintah juga ia rasa, perlu memastikan adanya pendidikan bermutu yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Beberapa insentif yang bisa diberikan untuk kelompok tersebut seperti program beasiswa, peningkatan kualitas guru, serta perbaikan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil harus menjadi prioritas,” ujar Charles.
“Mereka yang berada dalam level aspiring middle class sering kali terlupakan. Mereka sebenarnya butuh bantuan atau atensi dari Pemerintah, tapi karena dianggap berkecukupan maka tidak masuk kriteria penerima bantuan. Padahal mereka juga pas-pasan dan seringkali dalam kondisi terjepit,” jelasnya.