Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin meyakini kabar yang menyebut Partai Gerindra akan menempatkan kadernya sebagai wakil menteri (wamen) di kementerian beranggaran jumbo, bukan isapan jempol semata. Sebab, hal ini selaras dengan prinsip Prabowo.
“Kalau saya sih melihatnya kalau misalkan gerindra ada yang jadi Wamen sebagai pengawas, bagus, agar memang tidak ada korupsi kan gitu, agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan,” ucap Ujang kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Minggu (13/10/2024).
Ia pun menyinggung pidato Prabowo beberapa waktu lalu yang mewanti-wanti agar parpol pengusung jangan mengirimkan kader sebagai menteri untuk cari keuntungan dari uang APBN.
“Kan prinsipnya Prabowo begini yang saya baca, dia ingin pemerintahannya tidak korup dan dia di PKB juga berpidato ‘ketum partai jangan mengirim utusan mencari uang dari APBN atau APBD’, nah itu kan jangan korup,” ujar dia.
Jadi ia menyatakan wajar bila kader Gerindra nantinya ditunjuk mengisi posisi wamen, guna mengawasi siapapun menteri nantinya. Hal ini, dinilai sebagai upaya pencegahan terjadinya korupsi, dan langkah tersebut harus didukung penuh.
“Itu bagus kalau menurut hemat saya. Justru memang menteri-menteri itu siapapun jangan korupsi dan itu sesuai dengan perintah Prabowo. Artinya perintahnya Prabowo itu agar menteri tidak korupsi walaupun mendapati anggaran-anggaran yang jumbo itu, bukan untuk dikorupsi kira-kira seperti itu,” ucap Ujang.
Prabowo Akomodatif
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menyatakan beberapa kementerian/lembaga (K/L) mendapat anggaran jumbo di 2025, tentu untuk menyukseskan berbagai program prioritas Prabowo-Gibran.
“Soal anggaran jumbo misalnya di sejumlah kementerian dan badan-badan tertentu, sepertinya itu memang adalah kementerian-kementerian prioritas yang strategis, yang dinilai punya kontribusi penting terkait dengan bagaimana mempersiapkan Indonesia menghadapi pemerintahan Prabowo-Gibran di lima tahun yang akan datang,” tutur Adi kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, dikutip Minggu (13/10/2024).
Ia menyebut dengan anggaran jumbo, maka K/L tersebut dapat menjadi trendsetter atau garda terdepan yang dapat diandalkan. “Supaya bisa mengakselerasi program-program prioritas yang ingin dicapai dan direalisasikan oleh Prabowo Subianto,” ucap dia.
Adi, meyakini beberapa K/L dengan anggaran jumbo ini tidak akan sepenuhnya diisi oleh kader Partai Gerindra.
Dia menyatakan, tentu kementerian dengan anggaran besar juga dilirik oleh partai pendukung. Prabowo, tutur dia, tak ingin ada perselisihan di kabinetnya hanya karena perkara ini. Tentu saja, meski diberikan ke partai lain, Prabowo tetap mengetatkan pengawasan agar anggaran tepat guna.
“Rasanya ada kecenderungan mazhab Prabowo ini adalah mazhab yang akomodatif, yang saya kira rasa-rasanya tidak mungkin kementerian yang anggarannya jumbo ini akan ditempati oleh kader-kader Gerindra. Mungkin dan sepertinya akan didiskusikan kepada partai-partai pengusung yang lain,” ujarnya.
Sebagai informasi, berdasarkan hasil rilis data terbaru, pemerintah Indonesia telah menetapkan anggaran sebesar Rp2.446,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 untuk pemerintah pusat.
Dari keseluruhan anggaran yang dialokasikan tersebut, terdapat sejumlah Kementerian dan Lembaga yang masuk 10 besar dengan belanja terbesar dalam RAPBN 2024. berikut daftarnya:
1. Kementerian Pertahanan Rp166,26 triliun
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp126,62 triliun
3. Kementerian PUPR Rp116,22 triliun
4. Kementerian Kesehatan Rp105,64 triliun
5. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Rp93,6 triliun
6. Kementerian Sosial Rp79,58 triliun
7. Kementerian Agama Rp79,16 triliun
8. Badan Gizi Nasional Rp71 triliun
9. Kementerian Keuangan Rp53,2 triliun
10. Kementerian Perhubungan Rp31,46 triliun