Sejak kasus ekspor bijih nikel ilegal terungkap pada 23 Juni 2023 lalu, aparat penegak hukum, Bea Cukai dan Kementerian ESDM belum menjelaskan kepada publik strategi menindaklanjuti kasus senilai Rp14,5 triliun tersebut.
Padahal menurut anggota Komiisi VII DPR, Mulyanto jumlah ekspor bijih nikel ilegal mencapai 5 juta ton yang dikirim ke negara China. “Jadi harus dapat menjelaskan kepada publik secara lugas dan gamblang, kenapa sampai hari ini belum terang terungkap siapa sebenarnya aktor di balik kasus ekspor nikel ilegal ini,” kata Mulyanto kepada inilahcom, Rabu (9/8/2023).
Kasus ekspor bijih nikel ilegal ke China yang terjadi sejak 2020 hingga Juni 2022 mencapai 5,3 juta ton senilai Rp14,5 triliun telah diungkapkan KPK sejak awal Juni lalu. Padahal per 1 Januari 2020 Presiden Joko Widodo sudah melarang praktik ekspor nikel di Indonesia (hilirisasi).
“Semestinya dari data bea cukai, nama pelabuhan, kapal dan perusahaan eksportirnya dapat diperoleh. Namun, faktanya sudah sekian lama data itu belum diungkap,” tegasnya, yang juga anggota FPKS ini.
Padahal awal terngungkapnya kasus ini, merupakan hasil pemeriksaan KPK terhadap informasi atau data Bea Cukai China tentang data impor bijih nikel dari Indonesia sebanyak 3,4 miliar kilogram dengan nilai mencapai US$ 193 juta (kira-kira Rp2,89 triliun).
Pada 2021, impor bijih nikel oleh China dari Indonesia tetap berlanjut dengan total 839 juta kilogram yang bernilai US$ 48 juta (sekitar Rp 719,52 miliar). Pada 2022, Bea Cukai China melaporkan impor 1 miliar kilogram bijih nikel lagi dari Indonesia.
“Hal ini dapat memicu spekulasi publik, bahwa kasus ini melibatkan oknum kuat tertentu baik dari kalangan bisnis maupun pejabat,” papar Mulyanto.
Mulyanto menilai sebaiknya kasus ini ditangani KPK. Apalagi lembata anti rasuah itu yang awalnya membongkar, meskipun mangkrak. “Karena ada unsur dugaan korupsi pada aparat negara, sebaiknya KPK yang menangani. Dan dari awal KPK sudah terlibat. Kita desak terus. Karena ini tidak sehat,” ujarnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)