Mendekati masa pensiun, Presiden Jokowi tak kunjung meneken Keppres Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). Menunjukkan megaproyek senilai Rp466 triliun itu, kini dibelit ketidakpastian.
Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat (ANH) mengkhawatirkan Jokowi jika benar-benar lengser, namun belum mengeluarkan Keppres IKN. Dampaknya bakal dahsyat. Perlahan tapi pasti, investor bakal menjauh.
“Ketidakpaastian ini akan menciptakan kekhawatiran di kalangan investor yang sudah berkomitmen atau berniat menanamkan modal mereka di IKN. Para investor umumnya membutuhkan kepastian hukum dan kepastian eksekusi proyek, terutama dalam proyek skala besar, seperti IKN,” papar ANH, Jakarta, Selasa (24/9/2024).
Ketika Keppres IKN ini tertunda saja, kata dia, banyak investor potensial menunda atau menarik komitmennya. Mengingat ketidakpastian dalam kepemimpinan berikutnya.
Pergantian pemerintahan yang membawa arah kebijakan yang berbeda bisa memicu kekhawatiran bahwa proyek ini, bakal terbengkalai alias mangkrak. Atau bahkan dihentikan sama sekali.
“Investor internasional, khususnya, sangat sensitif terhadap stabilitas politik dan regulasi, dan tanpa kepastian ini, ada kemungkinan mereka memilih untuk mengalihkan modal ke proyek-proyek lain yang lebih aman dan memiliki jaminan keberlanjutan,” ungkapnya.
Di sisi lain, kata dia, proyek-proyek infrastruktur yang tengah berlangsung berpotensi tersendat. Jika investor besar mulai ragu, dana untuk menyelesaikan proyek-proyek pendukung seperti jalan tol, kantor pemerintahan, dan fasilitas lainnya mungkin tidak akan tersedia tepat waktu.
“Ini akan semakin memperburuk kondisi proyek IKN, memperpanjang timeline dan meningkatkan biaya, yang pada akhirnya bisa menjadi beban anggaran lebih besar bagi negara,” tuturnya.
Singkat kata, jika keppres IKN tidak terbit di era Jokowi, risiko kegagalan menarik dan mempertahankan investasi yang sudah masuk, semakin tinggi. Tercoreng pula citra Indonesia sebagai negara berkembang yang ingin menarik investor melalui proyek-proyek ambisius seperti IKN.
“Ketidakpastian ini harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu rencana strategis dan merusak kepercayaan publik maupun swasta terhadap stabilitas kebijakan nasional,” ungkapnya.
Pemerintah Prabowo yang meneruskan Jokowi, menurut ANH, sebaiknya melakukan evaluasi rencana perpindahan secara lebih transparan. Tanpa penyelidikan dan perencanaan yang jelas, proyek ambisius sekelas IKN ini, berisiko tinggi. “Karena menjadi beban tambahan bagi APBN, namun tidak sepadan dengan manfaatnya kepada rakyat,” pungkasnya.
Keraguan Jokowi
Usai membuka Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024), Jokowi mengaku belum teken Keppres IKN. Alasannya, IKN belum siap.
“Kita melihat itu kesiapan betul-betul ya, di sana harus betul-betul siap. Kalau hanya tanda tangan-tanda tangan gampang, satu detik tanda tangan. Tapi, kesiapan IKN itu sendiri,” kata Jokowi.
Dia ingin memastikan kesiapan IKN sudah paripurna baru menandatangani keppresnya. Mulai dari infrastruktur, listrik, air, sarana dan prasarana, gedung hunian, kantor, dan sistem pendukung lain.
“Kalau yang namanya sudah ditandatangani, pindah. Pindah itu semuanya harus siap. Bukan hanya gedungnya siap, furniturnya harus siap, listriknya harus siap, SDM-nya harus siap, sistemnya harus siap. Ini bukan, pindahan rumah saja ruwetnya kayak gitu, ini pindah ibu kota, jadi semuanya harus dihitung,” jelasnya.
Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur Jakarta ini, membuka peluang Keppres Pemindahan IKN ditandatangani oleh Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih.
“Yang tanda tangan bisa saya, bisa presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto. Tapi yang paling penting kotanya (IKN) harus siap betul, ekosistemnya sudah terbangun,” lanjutnya.
Selain itu, harus ada kesiapan dari sisi logistik, sekolah, rumah sakit, dan lainnya. “Tidak hanya urusan kita pindah. Kalau hanya orangnya saja enak, hanya bawa baju, siap,” tandas kepala negara.
Investasi Asing di IKN Kalah Jauh dari 9 Naga
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan P Roeslani menyebut lima investor asing berminat masuk ke IKN. Mereka adalah dua perusahaan asal Singapura, tiga lainnya berasal dari China, Australia dan Rusia.
Rosan membeberkan, dua perusahaan dari Singapura yang dimaksud adalah Sembcorp tertarik membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 50 megawatt (MW). Dan, Raffles Education Limited kepincut investasi sektor pendidikan dengan membangun Raffles Education Center.
“Sembcorp dia sudah mulai konstruksi untuk solar plant 50 megawatt. Singapura juga Raffles Education Center sudah MoU juga sama kita,” beber Rosan di Jakarta, Selasa (24/9/2024).
Investor asal Australia pun tertarik masuk bisnis pendidikan di IKN dengan mendirikan Australian Independent School. Sedangkan investor asal China, Delonix kesengsem membangun mal, hotel dan apartemen. Dari Rusia ada perusahaan properti Magnum Estate.
Berapa investasinya? Rosan menyebut angka US$165 juta, atau setara Rp2,5 triliun (kurs Rp 15.157/US$). Atau seperdelapan dari investasi 9 naga di IKN yang mencapai Rp20 triliun.
“Kalau Sembcorp kurang lebih US$ 65 juta. Kalau yang lain-lain combining itu sekitar US$ 100 juta. US$ 100 juta ditambah US$ 65 juta ya US$ 165 juta,” ungkapnya.