Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menyinggung pentingnya greenflation atau inflasi hijau. Pertanyaan menohok yang disampaikannya dalam debat cawapres, Minggu (21/1/2024).
“Saya seneng greenflation dibahas. Ini penting. Soalnya negara maju yang lain sudah mengalami, dan itu berat. Transisi menju energi hijau itu tidak gampang,” kata Gibran di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Sukoharjo, Jawa Tengah, dikutip dari InilahJateng, Selasa (22/1/2024).
Putra sulung Presiden Jokowi ini, menjelaskan, penerapan ekonomi hijau ini tidak mudah. Perlu perencanaan yang matang, agar masyarakat nantinya tidak terbebani.
Pembahasan greenflation ini ia dapat usai melakukan diskusi dengan sejumlah pihak. Sehingga Gibran menilai, ekonomi hijau hingga inflasi hijau bukan pertanyaan yang receh.
“Ini bukan masalah receh. Istilah tadi (greenflation) bukan karangan saya, tapi hasil ngobrol dengan Kadin, HIPMI, semua ngasih masukan itu. Mas pajak karbon, carbon storage, dan carbon capture, itu bukan pertanyaan yang mengada-ada, tapi itu sesuatu yang harus diantisiapasi,” jelasnya.
Menurut Gibran, isu ekonomi hijau sangat penting untuk diperhatikan pemimpin ke depan. Sehingga jangan sampai dianggap receh.
“Jangan sampai dianggap remeh, receh, pertanyaan cerdas cermat, pertanyaan anak SMA. Ini permasalahan serius, calon peminpin harus aware. Jangan sampai kita salah melangkah,” ujarnya.
Terkait penilaian hasil debat keempat, Gibran mengembalikan penilaian kepada masyarakat. “Sekali lagi kita kembalikan kepada bapak, ibu, semua. Debat kemarin itu semoga dapat memberikan gambaran ya, tentang ke mana bangsa ini. akan melangkah,” pungkasnya.
Mengingatkan saja, Sritex sempat menjadi buah bibir. Karena, perusahaan tekstil yang didirikan HM Lukminto atau Le Djie Shin ini, sempat kesandung kasus korupsi bantuan sosial (bansos).
Pada 2020, Srites ditunjuk sebagai pembuat tas bansos dari kain. Bansos itu ditujukan untuk warga terdampak pandemi COVID-19. Dalam perkara korupsi ini, Juliari Batubara, kader PDIP yang menjabat Menteri Sosial harus menebusnya di penjara.