Direktur Ekonomi Digital dan ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mendorong agar pemberian Proyek Strategis Nasional (PSN) BSD City dari pemerintah kepada Sinarmas Group dibatalkan.
Ia mengatakan ada beberapa alasan mengapa pencabutan ini dirasa perlu. Salah satunya, proses penetapannya diduga kuat menyalahi aturan, tak transparan dan sarat transaksional antara penguasa dengan pengusaha.
“Jika memang tidak sesuai aturan, saya rasa sangat bisa untuk dibatalkan penetapan BSD sebagai PSN ini. Tidak terlalu susah untuk dibatalkan. Sangat-sangat bisa dibatalkan,” kata Nailul kepada Inilah.com, Jakarta, Kamis (4/7/2024).
Nailul menjelaskan, semestinya pemerintah melakukan kajian mendalam sebelum memberikan status PSN pada BSD City milik Sinarmas. Terindikasi, proyek ini hanya menguntungkan Sinarmas, tak beri manfaat ekonomi bagi negara. Ia pun mempertanyakan lagi apa urgensi PSN BSD City ini. “Status PSN di proyek ini, memang tidak berpotensi mendatangkan manfaat ekonomi dan berpotensi mangkrak. Itu juga harus dicabut statusnya sebagai PSN,” ujarnya.
Diketahui, penetapan BSD City, ikon PT Sinarmas Land Tbk, menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Presiden Jokowi dianggap banyak kalangan sebagai ‘hadiah’ untuk Sinarmas Group karena investasinya di Ibu Kota Nusantara di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.
Namun hadiah tersebut tidak disambut baik oleh kalangan ekonom hingga aktivis lingkungan. Mereka menilai pemberian PSN kepada Sinarmas kental akan nuansa politik. Ekonom muda yang juga Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyebut sebenarnya kalau IKN tidak merusak hutan dan prosesnya lebih inklusif, semakin mudah menjadikan hijau. “Tapi kan malah deforestasi dilakukan,” ujar Bhima dalam keterangannya di Jakarta dikutip Minggu (16/6/2024).
Bukan hanya terkait kerusakan lingkungan, ada juga kekhawatiran soal penyerobotan lahan rakyat, yang menjadi concern dunia. Hal ini tentu bisa memberikan persepsi negatif untuk perusahaan. Keakraban Sinarmas Group dengan kekuasaan dinilai banyak pihak bisa menjadi blunder.