Menteri Sosial Tri Rismaharini angkat bicara terkait penggeledahan yang dilakukan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin, Selasa (23/5/2023), di kantornya.
Risma mengatakan, KPK telah meminta izin untuk menggeledah ruangan kerja Sekretaris Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial (Ditjen Dayasos) terkait dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) penyaluran beras tahun 2020.
Politisi PDI Perjuangan itu mengaku, membaca sekilas berita acara penggeledahan KPK, yang berisi bahwa pemeriksaan di Kantor Kemensos terkait dugaan korupsi penyaluran bansos yang terkait dengan anak perusahaan BUMN Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistik.
“Karena saya tahu bahwa saya tidak bisa intervensi apapun di situ, karena saya tidak tahu masalahnya,” ujar Mensos Risma, di Kantornya, Rabu (24/5/2023).
Meski begitu, ia merasa terdapat hal yang janggal pada dugaan korupsi bansos beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020. Urusan yang seharusnya menjadi kewenangan Direktorat Perlindungan dan Jaminan Sosial (Ditjen Linjamsos), tapi malah menjadi perkara di Ditjen Dayasos.
“Jadi kalau teman-teman tanya masalahnya di mana, saya ga tahu. Hanya yang saya tahu ini aneh, kenapa duit yang di Dayasos itu turut serta. Tapi kan saya nggak tahu case kejadiannya kayak apa,” kata Risma.
KPK tengah menyidik kasus dugaan korupsi bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020-2021 di Kemensos RI. Hasilnya, KPK menetapkan sejumlah tersangka, salah satunya mantan Direktur Utama BUMN Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistik Kuncoro Wibowo.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)