Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran mengaku sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusul mencuatnya wacana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik di sejumlah ruas jalan Ibu Kota.
“Kita ikuti saja alur yang ada di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Fadil di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Sabtu (14/1/2022).
Dalam prosesnya, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik termasuk di dalamnya ERP masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.
Terlebih, masih terdapat beberapa tahapan yang musti dilalui hingga aturan ERP menjadi sebuah Perda, termasuk pendapat para ahli dan Focus Group Discussion (FGD).
“Pasti semua kita komunikasikan, pasti semua kita koordinasikan. Sesuai dengan kesepakatan dengan DPRD, sekarang kan belum. Baru wacana kan,” terang Fadil.
Selain FGD, Raperda juga bakal dibahas melalui DPRD DKI Jakarta sebelum menjadi sebuah aturan baku. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono beberapa hari lalu.
“Itu masih ada beberapa tahapan, nanti dibahas di DPRD, diolah sesuai dengan kewenangannya masing-masing, terus jadi perda. Setelah jadi perda, turun masih dibahas lagi, bisa pergub, bisa kepgub,” kata Heru Budi di Balai Kota, Rabu (11/1/2023).
Setelah itu, kata Heru melanjutkan, aturan ERP kemudian berlanjut pada proses bisnis. Pemprov DKI akan mencari siapa pihak yang didapuk sebagai pengelola badan usaha penerapan kebijakan ERP.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)