Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira meminta kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk tidak menggunakan istilah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam kasus Ferienjob di Jerman. Menurutnya, tindakan tersebut akan berdampak pada kerenggangan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Jerman.
“Saya kira kementerian perlu menjelaskan tapi jangan juga menggunakan istilah TPPO itu saya kira ini terlalu kejam,” kata Andreas ketika rapat kerja Kemendikbudristek dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2024).
Andreas menilai penggunaan kata penipuan lebih tepat dibanding dengan TPPO. Hal ini dilihat dari cerita para korban yang mengalami penipuan namun tetap senang lantaran dapat pergi ke Jerman.
“Kemudian mereka cerita di jerman ya mereka ambil meskipun dengan bayaran yang murah tapi ada juga yg dari cerita-cerita ini mereka merasa bahwa tidak bukan jadi korban,” ujarnya.
Oleh karena itu, Andreas meminta pemerintah untuk mengklarifikasi istilah TPPO menjadi penipuan. Langkah ini diyakini dapat menjaga hubungan mereka karena Indonesia dengan Jerman memiliki berbagai program pendidikan yang cukup baik.
“Yang pernah kami semua merasakan itu dan sampai itu mengganggu program-program kerja sama antar perguruan tinggi dengan pemerintah Jerman,” ucapnya.
Dengan demikian, Andreas memohon untuk tidak menjadikan itu Ferienjob ini terlalu dibesar-besarkan. Menurutnya, tindakan ini demi menjaga hubungan kerja sama di bidang pendidikan dengan Jerman yang sudah lama dibangun.
“Sehingga jangan jadi isu yang dibesar-besarkan. Ini pasti akan merugikan kita dalam hal kerja sama pendidikan di Jerman,” tuturnya.