Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Sitorus menyebut secara hukum, dirinya menghargai proses penegakan hukum yang dilakukan KPK terkait dugaan korupsi di Pemerintahan Kota (Pemkot) Semarang, yang melibatkan kader PDIP Hevearita Gunaryanti alias Mbak Ita. Namun, secara politik dirinya menyatakan wajar bila publik menilai pemeriksaan jelang Pilkada 2024, kental politisasi.
“Secara politik kita melihat bahwa Bu Ita ini kan memang sudah pernah ditekan-tekan, untuk tidak melaksanakan tugasnya lah sebagai kader pada waktu Pilpres. Sama seperti banyak kepala daerah lain di Jawa Tengah ya kan,” ujar Deddy kepada wartawan saat dihubungi di Jakarta, Kamis (18/7/2024).
“Tapi ini dalam proses politik seperti ini, menjelang Pemilukada misalnya, ya sangat wajar jika banyak orang berspekulasi bahwa ini adalah permainan politik dengan menggunakan pendekatan hukum, politisasi hukum,” lanjut dia.
Deddy pun mempertanyakan perihal kasus lain, yang ia duga menyebabkan kerugian negara yang lebih besar, seperti kasus dugaan korupsi timah, kemudian kasus judi online, serta kasus yang sempat menyeret eks Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Prawansa.
“Bagaimana misalnya dengan kasus gubernur Jawa Timur Khofifah yang sudah berkali-kali dipanggil, ya sampai hari ini gimana prosesnya misalnya gitu lho. Ini kan membuat kita bertanya-tanya ini murni kasus hukum atau politisasi hukum. Nanti biarlah kita lihat nanti prosesnya seperti apa,” tuturnya.
“Katakanlah ke mana kasus-kasus Ketum parpol yang kemarin hangat sebelum pilpres terus menghilang sekarang. Ini apa iya kasus wali kota Semarang ini menjadi sesuatu yang urgent untuk penegakan hukum? Atau ada tebang pilih di sini atau agenda politik, kita tidak tahu kan,” sambung Deddy.
Terlebih, kata dia, Jawa Tengah memang lumbung suara PDIP dan menjadi tempat yang sangat seksi dari sisi politik.
“Lalu kita melihat juga ada putra presiden mau dicalonkan di sana, ada penegak hukum yang mau mencalonkan diri. Jadi kompleksitas politik ini tentu mau tidak mau bikin orang mempertanyakan dari sisi jumlah, dari sisi locus delicti, dari sisi time frame ini semua memang pantas dipertanyakan kalau menurut saya,” jelas dia.
Oleh karena itu, dirinya menilai kasus Mbak Ita cukup kental dengan nuansa politis di dalamnya.
“Saya tidak bisa bilang PDIP menganggap ini politisasi, tapi nuansa politisasinya itu ya kental sekali. Jika dilihat dari sisi waktu, tempat, dan dibandingkan dengan kasus-kasus lain mega korupsi yang sampai sekarang tidak tersentuh,” ungkapnya.