News

Kawal Keberlanjutan Pembangunan, Relawan Tolak Tiga Periode Jokowi

Relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklarifikasi segala tuduhan yang dialamatkan kepada mereka selama ini. Para relawan menegaskan tetap patuh pada konsititusi dan tidak ingin mendorong perpanjangan jabatan presiden menjadi tiga periode.

Sekjen DPP Relawan Pro Jokowi (Projo) Handoko menegaskan bahwa yang para relawan ingin kawal selama ini adalah keberlanjutan dari warisan pembangunan di era Presiden Jokowi.

Ia meminta semua pihak untuk jangan salah paham dan menafsirkannya sebagai manuver politik untuk melanggengkan kepemimpinan Jokowi.

“Meneruskan legacy itu bukan berarti harus Pak Jokowi terus yang memimpin, enggak. Tapi regenerasi harus berlanjut, yang penting kualitas demokrasinya meningkat. Itu yang nanti akan menjamin bagaimana perjalanan bangsa ini ke depan,” kata Handoko di Kantor DPP Projo, Jakarta pada Rabu (28/12/2022).

Menurutnya, semua relawan mengerti bahwa perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode adalah mustahil, bertentangan dengan konstitusi.

“Ada aspirasi dari sebagian masyarakat yang menginginkan Jokowi untuk melanjutkan masa jabatan tiga periode. Walau demikian kami menyadari bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945, demokrasi dan semangat reformasi,” tuturnya

Handoko mengatakan, para relwawan ingin pembangunan yang sudah baik di masa kepemimpinan Presiden Jokowi harus dipastikan berlanjut, guna mendorong pemerataan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan daya saing bangsa Indonesia.

“Dengan demikian, warisan Jokowi kepada bangsa Indonesia akan terus dikenang dan dijadikan tolak ukur dalam membangun sebuah bangsa yang besar dan bermartabat,” ujarnya.

Handoko menyatakan para relawan akan mendukung siapapun yang memiliki kapabilitas, kualitas dan integritas untuk melanjutkan semua hal baik yang telah dihasilkan Jokowi.

Ketika ditanya tokoh potensial calon presiden yang akan didukung Projo pada Pilpres 2024, ia menyebut bahwa Projo masih berupaya mencari calon pemimpin Indonesia berikutnya melalui Musyawarah Rakyat Indonesia (Musra).

“Kalau soal nama, kami masih akan menggelar Musra sampai selesai, kan masih berlanjut. Sekarang sudah sepertiga dari provinsi di Indonesia, nanti Januari kita akan gelar lagi,” pungkas Handoko.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button