Kebijakan Tarif Trump Jadi Alarm Serius, DPR Minta Pemerintah Berikan Balasan


Wakil Ketua Komisi XI DPR Hanif Dhakiri menilai, kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang memberlakukan tarif impor tambahan sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia, merupakan alarm serius yang sangat merongrong perekonomian nasional.

Menurut Hanif, pemerintah harus segera merespons dengan langkah nyata, terarah, dan berpihak. 

“Ini bukan sekadar urusan dagang, tapi pukulan langsung ke industri padat karya dan jutaan pekerja. Pemerintah tak bisa hanya berdiri di pinggir lapangan. Harus turun tangan penuh,” kata Hanif dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (3/4/2025).

Hanif menyebut, kebijakan ini menyasar langsung komoditas ekspor unggulan Indonesia seperti alas kaki, tekstil dan garmen, minyak nabati, serta alat listrik. Nilai ekspor Indonesia ke AS pada 2023 mencapai US$31 miliar, atau sekitar Rp500 triliun, tertinggi kedua setelah China.

“Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas ekspor turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan,” ucapnya.

Nilai tukar rupiah saat ini telah menyentuh Rp16.675 per dolar AS, meskipun Bank Indonesia telah menggelontorkan lebih dari US$4,5 miliar cadangan devisa (cadev) untuk intervensi pasar.

“Strategi moneter penting, tapi tak cukup. Tanpa penguatan sektor riil dan fiskal, ekonomi kita bisa limbung,” ujarnya.

Dengan demikian, Hanif mendorong diversifikasi pasar ekspor ke kawasan BRICS dan Afrika, serta penguatan UMKM dan industri berbahan baku lokal. Langkah ini dilakukan agar naik kelas dan lebih tangguh menghadapi guncangan eksternal.

“Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan harus maju dan menembus pasar baru,” tuturnya.

Hanif juga menyoroti pentingnya investasi pada sumber daya manusia, termasuk pekerja migran yang tahun lalu menyumbang devisa sebesar US$14 miliar.

“Mereka bukan beban, tapi kekuatan. Kalau dikelola serius, lima hingga sepuluh tahun ke depan mereka bisa jadi pilar ekonomi nasional,” ungkap Hanif.

“Ini saatnya melangkah dengan strategi yang berani dan keberpihakan yang nyata,” jelasnya melanjutkan.