Arab Saudi mendesak adanya reformasi pada Dewan Keamanan PBB buntut veto AS terhadap draf resolusi yang diajukan Aljazair.
Dalam keterangan resminya, Kementerian Luar Negeri Saudi menyesalkan tindakan AS memveto rancangan Aljazair yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Jalur Gaza. Saudi pun meminta DK PBB direformasi agar badan itu bisa benar-benar melaksanakan perannya sebagai penjaga perdamaian.
“Saat ini ada kebutuhan mendesak lebih dari sebelumnya untuk mereformasi Dewan Keamanan agar badan ini melaksanakan tanggung jawabnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional dengan kredibilitas dan tanpa standar ganda,” demikian keterangan Kemlu Saudi, seperti dikutip Al Arabiya, Rabu (21/2/2024).
Saudi menyebut situasi keamanan di Gaza saat ini perlu perhatian mendesak karena terus memburuk, terutama di tengah ancaman serangan brutal Zionis di Rafah.
“Kerajaan memperingatkan situasi kemanusiaan yang memburuk di Jalur Gaza dan sekitarnya,” bunyi keterangan Kemlu Saudi seraya memperingatkan bahwa eskalasi pertempuran cuma akan mengancam perdamaian dan keamanan di kawasan.
“Eskalasi tidak akan mengarah kepada dialog dan solusi damai untuk masalah Palestina sesuai dengan resolusi internasional yang relevan,” demikian keterangan Kemlu Saudi.
Pada Selasa (20/2/2024), DK PBB menggelar pemungutan suara mengenai draf resolusi gencatan senjata Gaza yang diajukan Aljazair.
Namun, AS selaku anggota tetap DK PBB menggunakan hak vetonya sehingga rancangan itu tidak lolos. Washington menilai draf tersebut omong kosong.
Untuk meloloskan suatu resolusi, draf harus disetujui oleh sembilan anggota DK PBB dan tidak diveto oleh satupun anggota tetap.
Draf Aljazair berisi tuntutan gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza sekaligus pembebasan tanpa syarat semua sandera yang hingga kini masih ditawan.
Meski memveto draf Aljazair, AS sebetulnya juga mengajukan rancangan resolusi untuk diadopsi DK PBB. Draf itu menyerukan gencatan senjata sementara guna membebaskan sandera yang ditahan Hamas.