Kedelai Masih Impor, PKS: Bukti Kementan Hingga Badan Pangan Gagal

Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin menilai, impor kedelai menunjukkan pemerintah gagal dalam pengelolaan pangan. Kini, harganya terus menjulang hingga di atas Rp10 ribu per kilogram (kg).

“Ini alasan klasik yang terus berulang sepanjang tahun. Bahwa alasan utama melakukan impor karena tingginya harga komoditas termasuk kedelai, lantas cara mudahnya dengan impor,” kata Akmal di Jakarta, Selasa (8/11/2022).

Politikus PKS itu mengatakan, importasi dengan kondisi niilai tukar (kurs) rupiah melemah, hingga melebihi Rp15 ribu per dolar AS, berdampak kepada tergersunya cadangan devisa (cadev).

Padahal, kata dia, pengendalian harga kedelai bisa dilakukan dengan management stock yang baik. Namun, hal itu tidak dilakukan secara maksimal oleh pemerintah.

“Upaya terbesar untuk mengendalikan importasi dengan kemampuan produksi dan manajemen stok terlihat dari jaman dulu hingga sekarang belum mampu menjadikan negara ini berdaulat terhadap komoditas pangan.” kata Akmal.

Akmal berharap, lembaga pengelola pangan dapat bersinergi untuk mengatasi persoalan pangan. Sehingga, kebutuhan pangan domestik terpenuhi tanpa harus melakukan impor.

“Ke depannya, saya minta mulai dari Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, BULOG, ID Food, mampu mengelola pangan strategis, baik dari produksi, stok, hingga tata niaganya yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia keseluruhan,” kata Akmal.

Badan Pangan Nasional (Bapnas)/National Food Agency (NFA) mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengurangi impor bahan pangan. Salah satunya kedelai yang saat ini harganya meningkat dan menyulitkan perajin tahu dan tempe.

Kepala Bapans, Arief Prasetyo Adi mengatakan, kebutuhan nasional untuk kedelai adalah tiga juta ton. Dengan kondisi harga kedelai impor meningkat, produksi kedelai lokal harus dimanfaatkan secara maksimal.

“Jadi kalau perintah pak presiden, hari ini sebenarnya adalah kesempatan Kita untuk memproduksi produk-produk yang bisa diproduksi didalam negeri contohnya kedelai,” ujar Arief dalam Gelar Pangan Murah Peringati Hari Pangan Sedunia (HPS) ke-42 di Kiara Artha Park, Kota Bandung pada Selasa (8/11/2022).

Dengan adanya amanat presiden itu, Arief menjelaskan, instansi yang berkait dengan pangan dan kedelai bisa mulai membuat cara agar produksi kedelai bisa dilakukan dalam negeri. Dengan begitu, harga bisa lebih murah dan perajin tahu dan tempe tidak kesulitan. “Perintah (Presiden) kepada menteri pertanian untuk mulai mengurangi ketergantungan impor termasuk kedelai,” katanya.