Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ade Mulyana menilai serangan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai sebuah paradoks.
Menurutnya, segala capaian buruk Jokowi selama 10 tahun berkuasa ada tanggung jawab PDIP juga sebagai partai pengusung yang mengantarkan Jokowi berkuasa. Apalagi, PDIP memiliki sejumlah kader yang duduk di kabinet, menjalankan pemerintahan bersama eks wali kota Solo itu.
“Jika Kokowi dianggap gagal, seharusnya PDIP turut bertanggung jawab karena kinerja para kadernya di kabinet pun dianggap gagal,” ujarnya saat dihubungi Inilah.com, di Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Ia menilai segala serangan PDIP dan Megawati selama ini ke Jokowi, hanya bentuk ketidaksenangan karena Jokowi sudah berani bertindak sendiri, ditambah berani mengambil pilihan politik berbeda pada gelaran Pilpres 2024.
“Jadi mungkin pernyataan Ibu Mega yang terkesan menilai kegagalan jokowi itu sebagian besar dilatarbelakangi oleh kondisi hubungan mereka yang sudah tidak sejalan saja,” ucap dia.
Dalam pidato politiknya baru-baru ini, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku prihatin dengan kondisi Indonesia yang belum mencapai keadilan dan kemakmuran. Sambil berurai air mata, ia heran dengan kekayaan yang luar biasa cita-cita tersebut belum tercapai.
Kondisi ini, menurut Megawati terjadi karena kesalahan pemimpinnya, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Tiap malam saya nangis. Cuma ngelihatnya gini. Segede ini (menunjuk peta Indonesia) kenapa tidak bisa adil dan makmur ya. Lalu salahnya siapa? Pemimpinnya, pemimpinnya, pemimpinnya,” kata Megawati dalam pidato politiknya di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).
Seakan publik bisa dibodohi, Megawati jangan lupa Jokowi bisa duduk di singgasananya saat ini berkat PDIP. Partai banteng moncong putih pun turut menikmati kekuasaan, setidaknya selama 9 tahun, karena keretakan di antara Jokowi dan PDIP terjadi setahun terakhir akibat beda pilihan di Pilpres 2024.
Asal tahu saja, sepak terjang Jokowi dalam kancah politik tanah air tak bisa dilepaskan dari PDIP. Partai besutan Megawati Soekarnoputri ini telah menyertai Jokowi dalam lima kali pemilihan kepala daerah (pilkada) dan dua kali pemilu presiden (pilpres)
Pilkada Surakarta 2005 menjadi debut kebersamaan Jokowi dan PDI-P di pentas politik. Saat itu, partai banteng memberikan kepercayaan kepada Jokowi dan FX Hadi Rudyatmo untuk berkontestasi sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota sebanyak dua kali, yang berakhir dengan kemenangan.
Jokowi yang popularitasnya terus menanjak, diutus oleh PDIP untuk berlaga di gelanggang Pilkada DKI Jakarta 2012. Saat itu, Jokowi dipasangkan dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dan mereka menang.
Dua tahun kemudian, Jokowi ditugaskan PDIP untuk maju ke panggung Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Kala itu, Jokowi mengaku mendapat kepercayaan langsung dari Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan tertinggi PDIP.
Dengan dukungan PDIP, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai NasDem, dan Partai Hanura, Jokowi-Jusuf Kalla sukses mengantongi 53,15 persen suara.
“Saya pesan ke Pak Jokowi, sampeyan tak jadikan capres. Tapi jangan lupa ingat capresnya saja, Anda adalah petugas partai yang harus melaksanakan apa yang ditugaskan partai,” pesan Megawati ke Jokowi dalam pidatonya saat deklarasi koalisi PDIP, Partai Nasdem, dan PKB di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu 14 Mei 2014.
Bayang-bayang Megawati selama kepemipinan Jokowi di periode pertama begitu besar. Bahkan hasil survei yang diterbitkan Cyrus Network pada Desember 2014, menyebut 83 persen publik menilai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpengaruh besar dalam mementukan arah kebijakan pemerintah.
Dalam komposisi kabinet saja, PDIP mendapat jatah menteri terbanyak. Dari 34 kursi menteri di Kabinet Kerja, sebanyak 15 orang berasal dari partai politik, lima di antaranya merupakan jatah PDIP. Yakni, Menko PMK, Mendagri, Menkumham, Menteri BUMN, MenKopUMKM.
“Dia tidak bisa lepas dari pengaruh ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Semakin jelas Jokowi adalah presiden boneka,” kata politikus Partai Gerindra Andre Rosiade pada Minggu, 25 Januari 2015.
Cengkeram Megawati tetap berlanjut ke periode kedua pemerintahan Jokowi. Setidaknya hingga hari ini saja PDIP masih mendapatkan lima pos menteri meski setahun terakhir berseteru dengan Jokowi. Di antaranya, Menkumham, Mensos, Menteri PPPA, MenPAN-RB, Menteri PUPR dan Sekretaris Kabinet.