Peneliti Kebijakan Publik IDP-LP, Riko Noviantoro, menanggapi tuntutan para orang tua penerima dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) terkait perubahan data penerima. Riko mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merespon cepat dan transparan terhadap tuntutan tersebut.
“Makanya perlu evaluasi kebijakan secara berkala, khususnya terhadap program KJP dan KJMU,” ujar Riko saat dihubungi Inilah.com, Sabtu (10/06/2023).
Menurutnya, perubahan data penerima KJP penting untuk memastikan dana tersebut disalurkan tepat sasaran. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan melibatkan semua pihak terkait dalam proses perubahan tersebut.
“Tujuannya agar semua pihak memahami dan terlibat dalam perubahan, sehingga kepercayaan publik terhadap program KJP meningkat,” tegas Riko. Ia berharap pemerintah menerapkan prinsip transparansi dalam program KJP, sejalan dengan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
“Kalau tidak transparan berarti ada pelanggaran dalam praktek pemerintahan sebagaimana yang sudah diatur dalam UU No 25 Tahun 2014,” ujarnya.
Sebelumnya, beredar di jejaring WhatsApp tuntutan dari sejumlah orang tua penerima KJP dan KJMU terkait manajemen dan transparansi program.
Tuntutan tersebut antara lain meliputi pengembalian nama-nama siswa yang hilang dari daftar penerima KJP & KJMU, perbaikan prosedur pengurusan KJP & KJMU yang berantakan, dan peningkatan akuntabilitas dan kredibilitas dalam pengelolaan anggaran KJP & KJMU.
Selain itu, mereka juga meminta informasi yang jelas mengenai KJP & KJMU kepada semua pihak terkait, serta pencairan dana KJP & KJMU oleh Bank DKI tanpa penundaan. Terakhir, mereka meminta Pusdatin untuk tidak mendaftarkan kembali siswa yang sudah dinyatakan masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk periode berikutnya, guna menghindari tumpang tindih dan kekacauan data.
Para orang tua tersebut berharap tuntutan mereka dapat mengubah kebijakan para stakeholder, termasuk Gubernur, P4OP, Pusdatin dan Bank DKI, sesuai dengan motto Gubernur Anies Baswedan terdahulu, “Maju Kotanya, Bahagia Warganya”, yang pro rakyat bukan pro oligarki.
Inilah.com telah mencoba menghubungi Plt Kepala Dinas Pendidikan Syaefulloh Hidayat untuk meminta tanggapan melalui pesan WhatsApp dan panggilan telepon, namun hingga kini belum mendapatkan respons.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)