Kementerian Perdagangan (Kemendag) mulai melangsungkan pertemuan pra-Senior Economic Officials Meeting (SEOM) untuk ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat ke-29 di kawasan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin (20/3/2023).
Pertemuan ini membahas beberapa isu ekonomi di ASEAN dan rencana prioritas ekonomi pada masa keketuaan Indonesia tahun 2023.
“Jadi ini retreat meeting. Pertama tentu membahas tindak lanjut hasil KTT ASEAN di Kamboja kemarin, tentu kemudian beberapa hal yang menjadi prioritas Indonesia di tahun 2023 ini, sebagai ketua,” ujar Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI), Djatmiko Bris Witjaksono dalam kesempatan media briefing di Magelang, Minggu (19/3/2023).
Ia menyampaikan, Indonesia akan menyukseskan keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini sesuai dengan kesepakatan para negara Asia Tenggara, yaitu mendorong digital economy framework agreement.
“Dari sekian banyak isu, yang mana harus kita utamakan dan kita dorong. Tapi tidak hanya Indonesia, tapi dari kacamata ekonomi secara ASEAN,” tambahnya.
Lebih lanjut, Djatmiko menjelaskan, Kemendag telah mengusulkan priority economic deliverables (PED) di bawah keketuaan Indonesia. Tercatat ada 16 PED di bawah pilar ASEAN Economic Community (AEC), dengan tujuh di antaranya akan berada di bawah lingkup AEM dan menjadi prioritas pembahasan hari ini.
Ia pun membeberkan rinciannya. Pertama, membangun kembali pertumbuhan regional melalui pasar yang terhubung dan daya saing baru melalui ASEAN Services Facilitation Framework (ASFF).
“Yang kedua dan menjadi prioritas kita adalah penandatanganan protokol kedua dari perjanjian ASEAN, Australia, Selandia Baru (AANZFTA),” ujar Djatmiko.
Tercatat, salah satu manfaat AANZFTA yakni dapat menghilangkan tarif untuk 90 persen barang yang diperdagangkan antara ASEAN, Australia dan Selandia Baru.
“Ini juga sudah berjalan sejak 2008 setahu saya. Tentu pasti ada hal yang perlu dimoderenisasi dan ASEAN dan Australia New Zealand sepakat dan ada beberapa hal di second protocol tentunya untuk meng-upgrade perjanjian,” sambung dia.
Ketiga, pembentukan unit pendukung RCEP di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Indonesia. “Kita ingin di Jakarta karena Ibu Kota ASEAN itu di Jakarta,” sambungnya.
Lalu berikutnya ada Inisiatif Berbasis Proyek Industri ASEAN. Djatmiko menjelaskan, keketuaan Indonesia perlu dimanfaatkan dengan mendorong para delegasi negara ASEAN untuk membahas isu-isu strategis seperti energi, pangan dan kesehatan.
“Kemudian juga ada Implementasi dari e-Form D, SKA Elektronik. SKA ini kita dulu jagoan,” tutur Djatmiko.
SKA elektronik Form D merupakan data elektronik dari SKA Form D dalam skema ATIGA yang penyampaiannya dilakukan secara elektronik kepada negara pengimpor. SKA elektronik Form D ini memiliki kekuatan hukum dan fungsi yang sama serta dapat digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk di negara tujuan ekspor.
“Kemudian, ASEAN Digital Economy Framework (DEFA). Nah sekarang bukan e-commerce lagi udah digital economy. Lebih luas lagi. Dan ASEAN perlu. Kita Indonesia mendorong bahwa ini penting buat kawasan ASEAN,” tegas dia.
Terakhir keketuaan Indonesia juga perlu mendorong untuk menyusun peta jalan harmonisasi standar ASEAN untuk mendukung implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
“Kita ingin di ASEAN juga punya kesamaan persepsi kesamaan paramater,” imbuh Djatmiko.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)