Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (kemendikbudristek) RI diduga menjadi korban peretasan data besar-besaran. Berdasarkan informasi yang diunggah oleh anggota BreachForums, lebih dari 5,6 juta baris data sensitif dilaporkan telah bocor dan tersebar di dunia maya. Data yang bocor mencakup informasi pribadi seperti nama lengkap, alamat IP, alamat email, alamat rumah, nomor telepon, serta berbagai laporan internal.
Menurut unggahan tersebut, data ini didapatkan dari sistem internal kementerian yang diretas dan kini tersedia di platform ilegal untuk diunduh secara bebas. Kabar mengenai kebocoran ini pertama kali dilaporkan oleh akun X/Twitter FalconFeeds.io, yang menginformasikan bahwa data tersebut melibatkan sejumlah besar individu dan dokumen penting.
“Kebocoran ini mencakup informasi pribadi yang sangat sensitif dari jutaan orang, termasuk pegawai kementerian, mahasiswa, dan kemungkinan pihak lain yang terlibat dalam ekosistem pendidikan,” demikian pernyataan FalconFeeds.io di akun X/Twitter, Selasa (23/9/2024).
Risiko dan Dampak Kebocoran
Kebocoran data dalam skala besar seperti ini dapat menimbulkan risiko serius bagi privasi dan keamanan individu. Data pribadi seperti nama, alamat email, dan nomor telepon yang terpapar bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan, pencurian identitas, atau serangan phishing.
Pengamat keamanan siber, Pratama Persadha, menyebutkan bahwa kebocoran data ini sangat mengkhawatirkan, terutama jika digunakan oleh aktor-aktor jahat di dunia maya.
“Informasi ini bisa disalahgunakan untuk melakukan serangan yang lebih serius, seperti pencurian identitas atau serangan siber lainnya,” katanya.
Belum Ada Tanggapan Resmi
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kemendikbudristek belum memberikan pernyataan resmi terkait kebocoran data ini. Namun, banyak pihak yang mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah keamanan siber yang lebih ketat, serta memastikan bahwa informasi yang bocor tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi masyarakat.
“Kementerian perlu segera menginvestigasi kebocoran ini dan melakukan tindakan korektif, termasuk memperkuat sistem keamanan mereka. Transparansi kepada publik juga sangat diperlukan dalam kasus ini, terutama bagi mereka yang datanya berpotensi bocor,” tambah Pratama.
Serangkaian Insiden Kebocoran Data
Hal ini menambah aksi kebocoran data besar. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi sasaran serangan siber yang menyebabkan kebocoran data dari berbagai instansi pemerintah. Tahun lalu, peretas Bjorka juga mencuri data dari berbagai lembaga negara, termasuk KPU dan Kementerian Kesehatan.
Kebocoran data ini kembali menyoroti pentingnya perlindungan data di era digital, serta perlunya penguatan kebijakan dan infrastruktur keamanan siber di lembaga-lembaga pemerintahan.
Para ahli menyarankan agar masyarakat lebih berhati-hati dengan potensi serangan phishing yang mungkin mengikuti kebocoran ini. Selain itu, pemerintah diharapkan segera mengidentifikasi dan memitigasi dampak dari kebocoran ini, serta memperkuat tata kelola keamanan data agar insiden serupa tidak terulang.
Dengan skala kebocoran yang besar ini, langkah tanggap cepat dan transparansi pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan keamanan data masyarakat Indonesia.