Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) menjalin kerja sama dengan Pemkot Solo dan Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo. Kolaborasi dibangun untuk meminimalisir pekerja ilegal.
Menteri P2MI, Abdul Kadir Karding mengaku, sengaja hadir di Kota Solo karena tengah membangun kolaborasi sinergi dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi. “Apa yang kita sinergikan adalah satu keinginan kita untuk mengisi peluang-peluang kerja terutama yang memiliki skill di luar negeri,” ungkap Karding saat ditemui di UNS, Senin (14/4/2025).
Menurutnya, upaya menggandeng universitas dan Pemerintah Daerah ini dapat meminimalisir pekerja ilegal yang bekerja di luar negeri. “Pemda itu bisa membantu kita, satu, mensosialisasikan ini. Karena masalah utama perlindungan itu mereka berangkat secara ilegal,” ujar Karding, dikutip dari Inilahjateng.
Saat ini, kata Karding, ada permintaan 1,7 juta pekerja untuk ditempatkan ke luar negeri. Tercatat, tahun ini Kementerian PP2MI baru memberangkatkan 297 ribu pekerja migran. Sehingga masih tersisa 425 ribu pekerja yang akan diberangkatkan pada 2025.
Adapun tiga negara yang meminta pekerja dari Indonesia. Tiga negara itu Taiwan, Hongkong dan Arab Saudi. “Tahun ini saya menargetkan 425 ribu dari 297 ribu (pekerja). Untuk itu kita butuh membangun kerja sama dengan berbagai pihak termasuk universitas dan pemda,” ucapnya.
Sehingga dilanjutkan Karding, dengan adanya kerjasama tersebut, maka tercipta penyiapan sumber daya manusia yang skill luar negeri. Yakni dengan membangun atau menyiapkan vokasi, pelatihan-pelatihan
“Bentuk kerja sama yang paling utama adalah kita ingin menciptakan penyiapan sumber daya manusia yang skill luar negeri, tentu dengan membangun atau menyiapkan vokasi, pelatihan-pelatihan,” imbuhnya.
Sementara itu, Rektor UNS, Hartono menyebut UNS mempunyai komitmen penuh untuk mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia.
“Melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kami siap terlibat aktif dalam berbagai program peningkatan literasi, pelatihan keahlian, riset kebijakan, serta advokasi dan pemberdayaan pekerja migran dan keluarganya,” pungkas Hartono.