Dalam delapan bulan ini, banyak sekali perusahaan atau pabrik yang padat karya, terpaksa tutup. Dalam catatan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebanyak 46 ribu karyawan terkana Pemutusan Hubungan Kerja alias PHK.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, menyebut kasus PHK selama Januari-Agustus 2024 yang tertinggi berada di Jawa Tengah (Jateng).
“Jawa Tengah masuk nomor satu, diikuti DKI Jakarta dan Banten,” kata Indah usai rapat dengan DPR, Jakarta, Senin (2/9/2024).
Dalam catatannya, PHK di Jawa Tengah tercatat lebih dari 20 ribu kasus. Sektor industri tekstil, garmen, alas kaki, menjadi penyumbang kasus paling banyak.
Sementara di Jakarta, Indah berujar, PHK paling banyak terjadi di sektor jasa. Adapun kasus PHK di Banten, didominasi sektor industi baja dan petrochemical.
Sedangkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengeklaim pihaknya terus mengambil langkah mitigasi. Salah satunya dengan membuka lowongan kerja dan menggelar event Job Fair Nasional.
Dalam ajang ini, politkus PKB ini, lagi-lagi mengeklaim 178 ribu lowongan kerja yang tersedia. Terlahirnya peluang kerja ini bisa menutup kasus PHK yang terjadi. “Mudah-mudahan yang keluar dan masuk ini sama, ya. Balance (seimbang),” ujar Ida.
Sebelumnya, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eisha Rachbini, mendorong pemerintah segera mengambil langkah cepat dan tepat dalam mengatasi derasnya PHK. “Dalam jangka pendek, pemerintah harus fokus pada upaya menjaga daya beli masyarakat,” ungkapnya.
Beberapa langkah yang bisa diambil, antara lain pemberian subsidi kepada korban PHK, menyediakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka agar bisa bekerja di sektor lain, dan menghubungkan mereka dengan peluang kerja baru. “Jadi masa tunggu untuk mencari pekerjaan bisa dipercepat,” kata Eisha.
Untuk mengatasi masalah PHK secara mendasar, kata Eisha, pemerintah perlu melakukan transformasi ekonomi jangka panjang.
Beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan, antara lain reindustrialisasi, peningkatan iklim usaha, optimalisasi hilirisasi sumber daya alam, dan mendatangkan investasi yang dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia.