Kepala Bapanas Tunjuk Bank BUMN Biayai Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah

Pemerintah menunjuk bank pelat merah (BUMN) untuk pembiayaan cadangan pangan pemerintah (CPP) yang meliputi 11 komoditas. Merujuk Permenkeu 153 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, Jakarta, Selasa (13/12/2022), menerangkan, bank BUMN menanggung pembiayaan untuk CPP kepada BUMN Pangan.

“Prosesnya dilakukan secara business to business (B to B), antara Himbara dengan BUMN Pangan. Kita telah melakukan berbagai pertemuan dengan Kementerian Keuangan, Himbara, dan BUMN Pangan untuk percepatan,” kata Arief.

Saat ini, lanjut Arief, BUMN Pangan sebagai perpanjangan tangan pemerintah, terus berupaya meningkatkan stok CPP. Berdasarkan data Bapanas, per 12 Desember 2022, stok CPP paling tinggi adalah beras sekitar 455 ribu ton yang dimiliki Perum Bulog.

Jumlah tersebut terbagi dalam cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 249 ribu ton, dan beras komersial sebanyak 206 ribu ton. Komoditas lainnya adalah gula pasir sebanyak 296 ribu ton. Tersebar di PTPN sebanyak 263 ribu ton, ID Food sebanyak 25 ribu ton, dan Perum Bulog sebanyak 8 ribu ton.

Selanjutnya adalah daging ruminansia sebanyak 23 ribu ton dan minyak goreng 24 ribu kilo liter. “CPP yang sudah rutin disiapkan adalah beras, selain itu ada juga gula karena BUMN punya kebun dan pabrik. Ke depan, skema pendanaan ini akan memperkuat peran BUMN Pangan sebagai off taker yang hadir di tengah petani, peternak, dan nelayan, untuk melakukan penyerapan dalam rangka menjaga harga dari hulu hingga hilir,” papar Arief.

Mantan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero/RNI) ini, menegaskan, upaya penguatan CPP sejalan dengan arahan Presiden Jokowi yang meminta agar cadangan pangan dihitung dengan baik. Mengingat, ketiadaan cadangan pangan mendorong terganggunya stabilitas sosial.

“Kita dorong BUMN Pangan segera masuk dan meningkatkan perannya dalam pengelolaan CPP. Agar tahun depan, tidak lagi terjadi permasalahan yang sama, terkait keterbatasan persediaan CPP,” papar Arief.

Dia mengatakan, upaya penguatan CPP harus didukung dengan pemanfaatan teknologi rantai dingin yang dapat memperpanjang masa simpan produk. “Dengan penugasan CPP ini, diperlukan juga teknologi. Artinya, kita perlu cold room, kalau kita tidak punya cold room yang banyak, stok pangan yang kita serap tidak bisa bertahan lama,” jelas Arief.

Saat ini, kata dia, NFA telah menyalurkan sejumlah cold room ke sentra-sentra produksi untuk dikelola pemerintah daerah, BUMD, koperasi, dan BUMN.

“NFA telah mengalokasikan 18 (delapan belas) unit fasilitas rantai dingin yang terdiri dari cold storage, air blast freezer, reefer container, dan head pump dryer. Beberapa telah disalurkan ke pemda, BUMN, BUMD, dan koperasi di sentra-sentra produksi pangan,” ungkapnya.