Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa, meminta Presiden Prabowo Subianto menindak tegas kepala daerah yang tidak mengikuti kegiatan retret tanpa alasan yang jelas.
“Ketegasan Prabowo (sebagai presiden) menindak kepala daerah yang berada di luar dari kebijakan pemerintah yang mesti ditunggu,” ujar Herry kepada Inilah.com, Minggu (23/2/2024).
Menurut Herry, sikap membangkang terhadap program pemerintah tersebut, tidak bisa ditolerir dan mesti diberikan sanksi tegas.
“Misalnya memberikan sanksi administrasi, pengurangan atau penundaan transfer anggaran atau kebijakan yang sifatnya memberi efek jera,” jelas Herry.
Diketahui, sebanyak para kepala daerah asal PDIP sudah berada di Magelang, Jawa Tengah (Jateng) sejak kemarin, tapi hingga kini tak kunjung bergabung dalam kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil). Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya masih membuka pintu untuk para kader banteng moncong putih.
“(Kepala daerah lain belum bergabung) Belum ada, belum ada. Kami masih menunggu, kami masih menunggu untuk yang belum bergabung,” kata Bima Arya Sugiarto di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2/2025).
Sebelumnya diberitakan, 55 kepala daerah kader PDIP telah bersiap di Magelang. Mereka menunggu arahan dari DPP PDIP terkait waktu untuk mengikuti retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah.
“Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram (Pramono Agung) bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retret dan waktunya kapan masuknya akan ditentukan,” kata Wali Kota (Walkot) Yogyakarta Hasto Wardoyo, Sabtu (22/2/2025).
55 kepala daerah kader PDIP tersebut terdiri atas 2 gubernur dan 53 bupati/wali kota. Kedua gubernur tersebut adalah Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Bali I Wayan Koster.
Para kepala daerah tersebut, kini tengah menunggu terkait kepastian kapan mereka masuk arena retret. Hasto menyebut ada komunikasi intens yang dilakukan PDIP dengan pemerintah dan penyelenggara.