Pelan tapi pasti, PP Muhammadiyah merancang strategi pengelolaan tambang batu bara dari pemerintahan Jokowi. Dua perusahaan baru yang melibatkan kekuatan internal dibentuk untuk mengelolanya.
Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah, Muhadjir Effendy mengatakan, PP Muhammadiyah telah membentuk 2 perusahaan untuk mengelola tambang batu bara tersebut. Kedua perusahaan itu terdiri dari perusahaan utama dan operator pertambangan.
“Tahap sekarang ini kita baru menyusun institusinya, lembaganya. Ada dua company yang kita bentuk, yang pertama strategic company-nya, yang di situ sebagai holding kemudian operating company jadi yang nanti akan mengoperasikan,” kata Muhadjir di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/9/2024).
Ia mengungkapkan, dua perusahaan itu bakal mengutamakan sumber daya manusia dari Muhammadiyah, yakni lulusan dan pengajar perguruan tinggi dan sekolah menengah kejuruan (SMK) milik Muhammadiyah.
Muhadjir menuturkan, ada 5 perguruan tinggi Muhammadiyah yang punya fakultas pertambangan. Rata-rata dosen fakultas tersebut, pernah bekerja dengan perusahaan tambang.
“Kemudian ada 12 SMK jurusan tambang, ada 12 jurusan alat-alat berat yang sudah kita kumpulkan semua. Kita inventarisir, yang itulah yang nanti menjadi tulang punggung untuk Muhammadiyah memutuskan menerima atau tidak nanti tawaran dari pemerintah untuk mengelola itu,” tutur Muhadjir.
Muhadjir menekankan, Muhammadiyah tidak mau terburu-buru mengambil keputusan soal pengelolaan tambang. Perencanaan mesti disusun dengan matang, karena mengelola tambang adalah pengalaman baru bagi Muhammadiyah.
“Cuma memang tambang ini pengalaman pertama karena itu kita harus penuh kehati-hatian, tidak boleh grusa-grusu, tidak boleh kesusu dan dalam membahasnya tidak boleh kemrungsung,” imbuh dia.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menerangkan wilayah tambang yang akan diberikan pemerintah kepada PP Muhammadiyah. Yakni bekas bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) untuk Muhammadiyah.
Adapun lahan tambang yang diberikan yakni eks tambang milik PT Adaro Energy Indonesia Tbk atau PT Arutmin Indonesia, Bakrie Group. “(Untuk Muhammadiyah) adalah eks (PKP2B) Adaro atau eks (PKP2B) Arutmin. Kita bikin yang bagus dua itu,” beber Bahlil di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/8/2024).
Dia mengungkapkan, dua ormas keagamaan yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mendapatkan konsesi tambang terlebih dahulu. “Muhammadiyah sama NU sudah duluan. Muhammadiyah juga dapat, tapi saya cek ya karena kemarin saya sudah kasih disposisi untuk ditindaklanjuti perkembanganya sudah sejauh mana,” tegasnya.
Sayangnya Bahlil belum memberitahukan detail dari luas konsesi tambang untuk Muhammadiyah. Yang pasti, Muhammadiyah akan mendapatkan konsesi tambang yang cukup luas. “Saya lupa (luas), tapi yang jelas luasnya cukup gede. Tambang itu kan bukan soal luasan tapi cadangannya. nanti saya cek lagi,” tandasnya.