Masyarakat diminta melihat kegiatan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang juga menjabat Menteri Perdagangan (Mendag) secara jernih dan objektif. Salah satunya saat kehadiran Mendag dalam kegiatan PANsar Murah di Lampung, Sabtu (9/7/2022).
“Dengan segala kerendahan hati, saya memohon masyarakat melihat kegiatan Ketum PAN dalam acara PANsar Murah di Lampung secara jernih dan objektif. Kenapa? Karena ada plintiran oleh oknum pers tertentu yang pertama mengangkatnya, yang akhirnya membuat gaduh,” kata Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo di Jakarta, Kamis (14/7/2022).
Menurut dia, oknum pers memelintirnya bahwa Mendag menggunakan program pemerintah agar rakyat memilih putrinya. “Kenapa saya katakan plintiran? Mari kita lihat faktanya,” timpal dia.
Pertama, kata Dradjad, kegiatan tersebut adalah acara PAN dan bukan acara Kemendag. “Bang Zul hadir sebagai Ketum PAN, bukan sebagai Mendag. Acara diadakan pada akhir pekan, bukan pada hari kerja,” ucapnya.
Ia menjelaskan, Mendag memang terbiasa bekerja di luar jam kerja. “Namun jika dia sesekali memakai akhir pekan untuk keluarga atau PAN, mosok tidak boleh?” tukas Dradjad mempertanyakan.
Kedua, lanjut dia, PANsar Murah tersebut dibiayai oleh pengurus dan kader PAN sendiri. Adanya Minyakita diplintir sebagai pemanfaatan program pemerintah. “Itu terbolak-balik,” timpal dia.
Apalagi, kegiatan berbagi dengan rakyat seperti ini sering dilakukan PAN. “Contohnya bulan April 2022, Eko Patrio, Anggota DPR dari PAN mengadakan PANsar Murah di 6 tempat di DKI Jakarta. Sembako dengan harga Rp150 ribu dijual hanya Rp30 ribu. Subsidinya Rp120 ribu,” papar Dradjad.
Menurut dia, jika sekarang yang disubsidi oleh kader PAN adalah Minyakita, bukankah itu justru membantu sosialisasi Minyakita di masyarakat. “Jika ibu-ibu banyak yang kenal dan beli Minyakita, maka muncul tekanan pasar terhadap swasta untuk menurunkan harga migor (minyak goreng). Jadi acara tersebut bukan memanfaatkan, tapi justru membantu program pemerintah,” ungkap anggota DPR dari PAN periode 2004-2009 ini.
Ketiga, apa yang diucapkan Zulkifli Hasan adalah dalam kapasitasnya sebagai Ketum PAN, bukan sebagai Mendag. “Ketum parpol tentu boleh meminta dukungan rakyat. Jika dikomentari terkait pelanggaran pemilu, masa kampanye kan belum dimulai? Apakah politisi tidak boleh silaturahmi dengan konstituen?” ucapnya.
Ucapan ‘jika Futri terpilih, acara seperti ini bisa dua bulan sekali’, kata dia, itu justru merupakan wujud komitmen kepada konstituen. “Jauh-jauh hari Ketum PAN sudah mewajibkan Futri berbagi dengan rakyat,” ujar Dradjad.
Ia kembali mempertanyakan, apakah politisi tidak boleh berbagi. “Secara realitas politik, silakan yang komen itu menjadi politisi dan membuat acara. Banyak yang hadir kah jika dia tidak mau atau tidak mampu berbagi dengan rakyat?” ucapnya kembali mempertanyakan.
Lalu mengapa muncul plintiran yang berujung kegaduhan? “Saya belum tahu pasti. Yang saya tahu, Mendag Zulhas sedang menertibkan impor dan bidang tugas Kemendag lainnya. Sebagian pemain impor dan oknum backing-nya mulai gerah. Apakah mereka ini ‘bermain’ dengan oknum pers untuk mendiskreditkan Mendag, kita lihat saja nanti,” ungkap ekonom INDEF ini.
Namun demikian, Dardjad menyadari PAN perlu memperbaiki manajemen acaranya. Panitia harus dengan gamblang mengumumkan, bahwa acaranya adalah acara PAN, bukan Kemendag.
“Bang Zul berpidato sebagai Ketum PAN, bukan Mendag. Intinya, pengurus dan kader PAN harus menerapkan Chinese Wall, yaitu pemisahan amanat bang Zul sebagai Ketum PAN dengan sebagai Mendag,” pungkasnya.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)