Pengamat Politik Citra Institute, Efriza menilai mustahil Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan berkoalisi dengan PDIP di Pilgub Jakarta. Ketum Megawati Soekarnoputri, menurutnya, adalah batu sandungan untuk terwujudnya koalisi.
Dari sisi ideologi, tutur dia, kedua partai ini sangat berbeda. Satu pihak adalah nasionalis, pihak yang lain agamis. Ia menegaskan, Megawati tentu tidak alergi bekerja sama dengan partai Islam, hanya saja ada kecenderungan Megawati hanya mau merangkul partai islam yang terlatar NU atau Muhammadiyah.
“Andai PKS dan PDIP tidak berkoalisi faktor terbesar adalah dari penolakan Ketum (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Megawati lebih memilih berkoalisi dengan Islam yang berbasis NU dan Muhammadiyah bukan Islam kanan, karena pemikiran Megawati adalah cinta kebangsaan dan tanah air bukan sekadar politik pragmatis semata,” tuturnya kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Kamis (8/8/2024).
Faktor lainnya, adalah keegoisan masing-masing partai. PDIP tentu tidak akan menerima PKS begitu saja yang mengusung duet Anies Baswedan-Sohibul Iman di Pilgub Jakarta 2024. Mengingat, PDIP juga memiliki beberapa tokoh atau sosok potensial yang dapat diusung maju. Ditambah, PDIP juga memiliki banyak kursi di Jakarta.
Ia mengatakan, bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus adalah langkah yang paling realistis bagi PKS untuk bisa berlayar di Pilkada Jakarta. Efriza menyatakan sebuah hal yang wajar bila Partai Keadilan Sejahtera (PKS), meminta kursi cawagub pada Pilgub Jakarta, mengingat partai islam tersebut merupakan partai pemenang di Jakarta.
“Jika KIM plus terbentuk dengan mengajak PKS, maka konsekuensinya adalah PKS memperoleh kursi cawagub bukan sekadar ikut bergabung di kabinet semata, karena PKS pemenang pertama di DKI Jakarta dan juga PKS ingin lebih berkembang bicara di politik nasional untuk 2029,” tutur Efriza