Menko Polhukam, Mahfud MD, menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selalu gagal melakukan audit dan memeriksa keuangan di Provinsi Papua sehingga selalu mendapatkan predikat disclaimer. Maka tak heran ditemukan adanya indikasi terjadinya korupsi yang menjerat banyak kepala daerah, tak terkecuali Gubernur Papua, Lukas Enembe.
Dalam konferensi pers, di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (19/9/2022), Mahfud menuturkan, adanya kasus korupsi yang muncul di Bumi Cenderawasih tidak tiba-tiba. Ada rangkaian panjang hingga banyak kepala daerah menjadi pesakitan. Hal ini tak lepas dari ketidakberesan mengelola keuangan yang dilakukan oleh kepala daerah.
“Oleh sebab itu lalu, bukti hukum mencari jalan sendiri dan ditemukanlah (kasus) tersebut,” ujarnya.
Secara khusus Mahfud menyinggung perkara hukum Lukas Enembe yang ditengarai melakukan transaksi mencurigakan hingga ratusan miliar dengan jumlah paling sedikit Rp1 miliar. Kegagalan BPK mengaudit dan memeriksa keuangan di lingkungan Pemprov Papua membuat lembaga penegak hukum seperti KPK dan PPATK melakukan penelusuran hingga ditemukan dugaan kasus korupsi.
“BPK selama ini tidak berhasil melakukan pemeriksaan karena selalu tidak bisa diperiksa sehingga, BPK hanya bisa disclaimer atas kasus keuangan di Papua tersebut,” kata Mahfud.
Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyebutkan, penelusuran transaksi yang dilakukan badan intelijen keuangan terkait perkara Enembe sudah dilakukan sejak 2017 yang lalu. PPATK telah menyetor 12 hasil analisis keuangan kepada PPATK dengan nilai transaksi hingga ratusan miliar.
Dia menyebutkan, ditemukan transaksi tunai ke kasino judi hingga SGD55 juta dan pembelian sejumlah barang mewah seperti perhiasan dan jam tangan. Rekening Lukas Enembe yang berisi uang senilai Rp71 miliar kini diblokir untuk dijadikan bukti dan petunjuk dalam proses penyelidikan dan penyidikan terkait kasus korupsi yang menjerat politisi Demokrat itu.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)