Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menutup pintu reunifikasi dengan Korea Selatan dan mengusulkan negaranya mengambil langkah untuk mengubah konstitusi, dengan tujuan untuk mendefinisikan kembali hubungan dengan Seoul.
Kim menyampaikan usulan tersebut saat berpidato di hadapan Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara pada Senin (15/1/2024), demikian lapor kantor berita resmi Korea Utara, KCNA.
“Kita tidak bisa menempuh jalan pemulihan nasional dan reunifikasi bersama dengan ROK (Republik Korea) yang mengadopsi konfrontasi habis-habisan dengan Republik kita sebagai kebijakan negaranya, memimpikan pemerintahan kita hancur,” kata Kim.
Dia mengatakan Pemerintah Korsel telah kehilangan kesadaran dan menjadi semakin agresif dan arogan serta mendorong konfrontasi yang gegabah.
Pidato Kim di depan parlemen negaranya terjadi saat ketegangan di Semenanjung Korea sedang meningkat. Ketegangan ini disebabkan oleh aktivitas militer timbal balik oleh Korut dan Korsel, serta latihan militer bersama antara AS dan Jepang dengan Korsel.
“Hubungan utara-selatan telah sepenuhnya terpaku pada hubungan antara dua negara yang saling bermusuhan dan hubungan antara dua negara yang saling berperang, bukan lagi hubungan saudara atau homogen,” kata Kim mengusulkan revisi konstitusi Korut.
Kim mengatakan Pyongyang telah merumuskan pendekatan baru terkait hubungan dengan Korsel dan kebijakan reunifikasi. Pemerintah Korut juga telah membubarkan semua organisasi yang didirikan untuk mendorong reunifikasi damai dengan Korsel.
Kim memperingatkan setiap pelanggaran terhadap teritorial darat, udara, dan perairan Korut akan dianggap sebagai provokasi perang.
“Penting untuk mengambil langkah-langkah hukum untuk secara sah dan tepat mendefinisikan wilayah teritorial di mana kedaulatan DPRK sebagai negara sosialis independen ditegakkan,” kata dia.
Kim juga mengatakan jika terjadi perang di Semenanjung Korea, Korut dapat mengubah konstitusinya untuk menyatakan bahwa Korsel telah ditaklukkan dan menjadi bagian dari wilayahnya, dan Korsel harus dianggap sebagai musuh nomor satu negaranya.
Menanggapi usulan baru Pyongyang untuk mendefinisikan kembali hubungan dengan Seoul, Presiden Korsel Yoon Suk-yeol mengatakan pemerintahannya berbeda dari pemerintahan sebelumnya.
“Militer kami memiliki kemampuan respons yang luar biasa… Jika Korut memprovokasi kami, kami akan menghukum mereka berkali-kali lipat,” kata Yoon dalam rapat kabinet.