Anggota DPR RI Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mengeklaim ukuran produktivitas DPR tak bisa hanya dilihat dari banyaknya pengesahan undang-undang (UU). Sebab, ia menilai ukuran produktivitas harus melihat berbagai faktor.
“Ukurannya harus multidimensi. Jangan semata-mata tentang (hasil) jumlah UU. Sebab ada kalanya banyak UU dilahirkan, ada masanya sedikit,” kata Hendrawan kepada Inilah.com, Jumat (13/5/2022).
Pernyataan Hendrawan merespon sorotan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Formappi menilai kinerja lembaga wakil rakyat itu masih buruk alias tidak banyak berubah terkait produktivitas legislasi. Sebab, DPR hanya mengesahkan satu UU yaitu RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dalam masa Sidang IV DPR tahun 2021-2022.
Menurut Hendrawan, ukuran penilaian DPR yang lebih utama yakni kredibilitas. Hal ini tercermin pada peran parlemen yang mengalirkan dukungan pada program pemerintah dan meraih kepercayaan masyarakat.
“Dimensi yang lebih penting adalah aspek kredibilitas, yang antara lain diukur dari peran DPR dalam mendukung program pemerintah, dan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan peran tersebut,” tegas Hendrawan. [yud]
Beri Komentar (menggunakan Facebook)