Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggunakan teknologi satelit untuk pengawasan di sektor perikanan.
“Kementerian kami juga menyiapkan teknologi terintegrasi berbasis satelit yang akan digunakan untuk sistem pengawasan operasi perikanan,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dalam video sambutan pada webinar T20 “Meaningful Broadband for Blue and Green Economy”, Selasa (22/03/2022).
Satelit ini tidak hanya memiliki fungsi pengawasan, namun, juga akan membantu pemerintah untuk memahami dan mengambil langkah terkait kebutuhan di sektor tersebut.
“Aksi kolektif dan pemahaman tentang transformasi digital adalah penting untuk memperkuat upaya global, yang akan membuat kita bisa mengukur kemajuan pengembangan laut kita yang berkelanjutan,” kata Menteri Trenggono.
KKP menggunakan teknologi untuk melawan praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) yaitu dengan Vessel Monitoring System, Satelit Radar-sat 2 dan Cosmo Skymed.
Sang menteri dalam sambutan tersebut juga menyampaikan bahwa ekonomi biru merupakan salah satu rujukan utama untuk membuat laut berkelanjutan. Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki tiga pilar utama dalam ekonomi biru, yaitu kesehatan ekologi, pertumbuhan ekonomi dan inklusi sosial.
“Ketiga pilar itu memberikan legitimasi dasar untuk menjaga kesehatan dan ketahanan laut, menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja,” kata Menteri Trenggono.
Kementerian tersebut memiliki tiga program prioritas yaitu kebijakan penangkapan terukur di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) demi keberlanjutan ekologi, pengembangan perikanan budidaya khususnya komoditas berorientasi ekspor dan pembangunan kampung-kampug perikanan budidaya berbasis kearifan lokal untuk mengentaskan kemiskinan dan menjaga komoditas bernilai ekonomi tinggi dari kepunahan.
Menteri Trenggoo pada Februari menyatakan rencana membangun pusat komando (command center) di Maluku untuk mengantisipasi praktik penangkapan ikan ilegal. Pusat komando itu menggunakan satelit untuk mencegah aktivitas ilegal di enam zona perairan.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)