Koalisi Ojek Online Nasional menggeruduk Gedung DPR, menolak kenaikan harga BBM yang direncanakan oleh pemerintah. Ratusan massa telah memadati gedung parlemen sejak pukul 12.30 WIB. Mereka merasa tercekik apabila pemerintah menaikan harga BBM karena tarif ojek online belum mengalami penyesuaian.
“Menolak kenaikan BBM karena tarif ojek online juga belum naik,” kata orator, di mobil komando, di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2022).
Mereka turut menuntut adanya regulasi kemitraan antara perusahaan penyedia jasa dengan pengendara ojek online yang adil. Dalam aksinya, ratusan massa membawa atribut bendera dan poster yang dibentangkan. Kepadatan yang timbul akibat aksi ini membuat lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, depan Gedung DPR padat merayap.
Massa aksi turut memuntut payung hukum dan legalitas profesi ojek online. Tak kalah penting, mereka juga meminta adanya revisi potongan komisi pendapatan mitra.
“Jika dewan, anggota Komisi V, tidak mendengar aspirasi kami, pemilu tahun depan jangan pilih dia dan partainya. Kita bukan objek semata,” teriak orator lagi.
Sementara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan untuk menunda kenaikan tarif baru untuk angkutan daring atau ojek online. Dengan begitu tarif ojek online masih menggunakan penghitungan tarif lama. Sebelumnya, Kemenhub mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor. Aturan itu memberlakukan tarif baru untuk ojek online.
“Keputusan penundaan ini mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat. Selain itu, penundaan itu dibutuhkan untuk mendapatkan lebih banyak masukan dari para pemangku kepentingan, sekaligus melakukan kajian ulang agar didapat hasil yang terbaik,” kata Juru bicara Kemenhub, Adita Irawati.
Beri Komentar (menggunakan Facebook)