Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensat) mengkritik koalisi permanen yang akan dibangun para parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Apalagi langkah ini dinilai terlalu dini untuk persiapan dukungan bagi Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada 2029.
Dia menyayangkan hal seperti ini muncul setelah 100 hari masa pemerintahan Prabowo. Ia menilai, elite politik justru memilih sibuk bicara terkait kekuasaan saat masyarakat sedang disibukkan dengan permasalahan yang melanda Tanah Air, seperti efisiensi anggaran dan lainnya.
“Baru 100 hari lebih dikit terus udah ngomongin kekuasaan di 2029, padahal kemarin rakyat lagi disuguhin pemotongan, efisiensi, terus tiba-tiba mereka bicara tentang kekuasaan di 2029,” kata dia dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (15/2/2025).
Ia pun mempertanyakan apakah koalisi tersebut hanya mendukung pencalonan Prabowo saja atau menjadi dukungan satu paket Prabowo-Gibran kembali di 2029. Menurutnya, tidak mungkin jika ketua parpol lain di KIM saat ini, juga tidak mengincar menjadi pendamping Prabowo di 2029.
“Pertanyaan besarnya kalau bicara koalisi permanen, ini hanya untuk partai politik atau pasangan capres cawapresnya juga permanen? Kalau capres kan sudah pasti Pak Prabowo, cawapresnya tetap Gibran atau ganti? Ketum Parpol lain pasti ada yang mengincar jadi cawapresnya Prabowo,” sambung dia.
Di sisi lain, wacana koalisi permanen ini sekaligus membuktikan pernyataan Hensa sebelumnya, dimana ia menyebut maju menjadi presiden dan wakil presiden tidaklah murah dan mudah. Meski, Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) pada 2 Januari 2025 lalu.
Hensat sempat menyebutkan, faktor ongkos politik dan investasi elektoral merupakan dua tantangan terbesar para parpol untuk mengusung calonnya sendiri.
“Sekali lagi, ini cukup membuktikan analisa saya sebelumnya jika nanti di 2029 kita tak memiliki banyak calon presiden, faktor finansial dan tabungan elektoral bukanlah hal yang dapat dikejar dengan cepat selama kurang lebih 4 tahun ke depan sejak 2025 ini,” jelas Hensat.