Market

Kolaborasi dengan Kominfo, Pos Indonesia Bangun 37 Kantor Baru di Daerah 3T

Berkolaborasi dengan Kominfo, PT Pos Indonesia (Persero) menambah 37 kantor cabang pembantu atau Layanan Pos Universal (LPU) di daerah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal) dan perbatasan.

“Kolaborasi kami adalah pemerintah menyediakan anggaran melalui Kementerian Keuangan, kemudian Kominfo melakukan supervisi dalam implementasinya, teman-teman ini (Pos Indonesia) yang menyelenggarakan secara operasional,” kata Direktur Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Gunawan Hutagalung dikutip Kamis (2/2/2023).

Mungkin anda suka

Ada pun KCP baru itu terdiri dari 8 Kantor LPU di wilayah Regional 1 Sumatera, 13 Kantor LPU wilayah Regional 5 Jatim, Bali, Nusra, dan 15 Kantor LPU di wilayah Regional 6 Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Pada 2023, pemerintah mengalokasikan dana penyelenggaraan LPU sebesar Rp378 miliar untuk kepentingan operasional di 2.375 kantor LPU, bersama unit layanan pos lainnya yang melayani lebih dari 70 persen kecamatan dari 7.266 kecamatan di Indonesia.

“Kita melakukan pengawasan, monitoring langsung, maupun laporan yang wajib disampaikan Pos Indonesia, kita melihat sasarannya tepat enggak? Penggunaannya tepat enggak? Uang ini harus memberdayakan masyarakat. Kita mendorong PT Pos datang langsung ke tengah masyarakat. Ini untuk men-trigger pertumbuhan ekonomi,” terang Gunawan.

Lebih lanjut, Gunawan memastikan meski posisi Kantor LPU di wilayah 3T, tarif ditetapkan langsung oleh pemerintah. Sementara tarif komersial bersifat kompetitif. Namun sejauh ini, PT Pos belum menyediakan layanan same day dan next day di wilayah 3T, karena memiliki karakteristik tertentu.”Ini kami tolerir dengan waktu tujuh hari. Tapi pada kenyataannya tidak sampai tujuh hari,” ujar Gunawan.

Direktur Utama PT Pos Indonesia, Faizal R. Djoemadi menambahkan, keberadaan Kantor LPU ini juga bisa mengedukasi masyarakat secara langsung terkait transaksi non tunai. Pasalnya di wilayah tersebut hampir tidak ada cabang perbankan dan otomatis sejumlah masyarakat di sana tidak memiliki nomor rekening bank.

“Sekarang program pemerintah cashless society. Tidak hanya di kota, tapi juga harus di seluruh pelosok Indonesia. Karena bagi pemerintah, semakin cashless, semakin efisien menjalankan ekonomi ini. Kami hadir di sana juga memberikan layanan jasa keuangan,” kata Faizal.

Sebagai informasi, LPU adalah layanan pos yang wajib dijamin oleh seluruh anggota Universal Postal Union (UPU) untuk menjamin terpenuhinya prinsip wilayah pos tunggal (single postal territory), prinsip kebebasan transit (freedom of transit). Tujuannya agar masyarakat di seluruh belahan dunia dapat mengirimkan juga menerima kiriman pos satu sama lain.

Pemerintah menunjuk dan menugaskan Pos Indonesia sebagai penyelenggara LPU. LPU adalah layanan pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh warganegara di seluruh Indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di seluruh dunia.

Pembukaan 37 LPU itu dilaksanakan di dua lokasi dalam waktu bersamaan, yakni di Gedung Pos Ibukota Jakarta pada Rabu (1/2/2023). Acaranya dipimpin Faizal. Acara lainnya berlangsung di KCP Mandalika, Lombok, NTB dipimpin Direktur Business Development dan Portfolio Management Prasabri Pesti.

Hadir dalam acara ini, Direktur Pos Kementerian Kominfo RI Gunawan Hutagalung, Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero), Dewan Direksi PT Pos Indonesia (Persero), Direktur Anak Perusahaan dan Pimpinan Badan Afiliasi, para Senior Leader, serta karyawan-karyawati Pos Indonesia yang hadir secara online maupun offline di seluruh Tanah Air.

Beri Komentar (menggunakan Facebook)

Back to top button