Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima berharap Presiden Prabowo Subianto tidak lagi melakukan pemangkasan anggaran pada 2026. Menurut dia, mengubah-ubah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah jalan dapat mengganggu kinerja.
“Jadi sekali lagi ini langkah awal, langkah pertama yang tentunya sebagai corrective action untuk tahun berikutnya, kita harapkan penyusunan APBN untuk tahun 2026 prosesnya tidak terjadi pergantian-pergantian efisiensi beberapa kali,” kata Aria kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).
Selain itu, Aria juga meminta, para mitra kerja yakni lembaga dan kementerian, perlu berhitung cermat dalam pagu indikatif agar efisiensi ini tidak banyak berdampak negatif ke sekitar. Jangan sampai efisiensi jadi memicu angka pengangguran bertambah.
“Di pagu indikatif ini adalah bagaimana kita menghitung pendapatan negara itu dari mana. Pendapatan negara itu harus juga merakyat, harus berhitung juga, tidak asal mendapatkan pendapatan yang akhirnya tekan atau injak orang kecil,” ujarnya.
Politikus PDIP ini memahami tujuan efisiensi ini untuk mendukung program yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperi Makan Bergizi Gratis. Namun ia berharap hal semacam ini bisa dilakukan secara lebih transparan.
“Kami dari DPR akan mencermati betul di dalam proses penyerapan anggaran, di dalam proses penyerapan tidak hanya komisi dua ya, seluruh komisi DPR ini akan menyermati penyerapan. Karena penyerapan ini, menyangkut dampak dan ekses daripada penggunaan anggaran ini seperti apa,” jelas Aria.
Diketahui, Presiden Prabowo mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang menginstruksikan pemangkasan anggaran pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar Rp 306,69 triliun.
Dengan rincian, anggaran kementerian/lembaga (K/L) diminta untuk efisiensi sebesar Rp 256,1 triliun, sedangkan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,59 triliun.