Komisi X DPR RI menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan senilai Rp870,23 miliar untuk Tahun Anggaran (TA) 2024 melalui Pemerintah Provinsi Papua. Bantuan ini ditujukan untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyatakan, anggaran DAK tersebut akan dialokasikan untuk berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA/SMK.
Rincian Alokasi DAK Fisik 2024:
- PAUD: Rp2,99 miliar
- SD: Rp54,35 miliar
- SMP: Rp82,46 miliar
- SMA: Rp63,13 miliar
- SMK: Rp34,17 miliar
- Total: Rp237,10 miliar
Selain DAK fisik, DAK non-fisik juga dialokasikan untuk operasional pendidikan dan tunjangan guru.
Rincian Alokasi DAK Non-Fisik 2024:
- Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP): Rp325,97 miliar
- BOP PAUD: Rp15,10 miliar
- BOP Kesetaraan: Rp8,11 miliar
- Tunjangan Profesi Guru: Rp229,52 miliar
- Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru: Rp4,34 miliar
- Tunjangan Khusus Guru: Rp50,08 miliar
- Total: Rp633,13 miliar
Hetifah menyampaikan, meskipun ada kekurangan dalam anggaran pendidikan, pihaknya berharap program-program pusat dapat melengkapi kebutuhan pendidikan di Papua ke depannya.
“Dengan anggaran pendidikan yang diberikan, kami menyadari masih ada kekurangan. Namun, ke depan kami ingin program pusat semakin melengkapi kebutuhan yang sudah ada di Papua,” ujar Hetifah di Jayapura, Senin (9/12).
Komitmen Pengembangan SDM Papua
Komisi X DPR RI menegaskan komitmen untuk terus mendukung pengembangan SDM di Papua, terutama dalam masa transisi dan pembangunan yang lebih inklusif. Hetifah juga berharap program pendidikan yang lebih besar dan tepat sasaran dapat diarahkan ke Papua pada tahun 2025-2026.
Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan. Ia menyatakan bahwa dana tersebut akan dikelola oleh kabupaten/kota di Papua.
“DAK itu akan dikelola oleh kabupaten/kota. Kami akan memastikan penyalurannya dilakukan dengan baik,” kata Ramses.