Kamis, 24 Oktober 2024 – 18:42 WIB
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan saat sidang kabinet perdana bersama seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2024). (Foto: Antara/Hafidz Mubarak)
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS, Muhammad Kholid mengajak pemerintahan baru, Prabowo-Gibran menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Jangan ulangi kegagalan pemerintahan Jokowi.
Momentum dimulainya pemerintahan baru, kata Kholid, harus dibarengi dengan cara pandang baru dalam merancang pertumbuhan ekonomi ke depan.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja, tidak cukup. Namun harus berkualitas. Apa yang membuatnya berkualitas? Pertama, pertumbuhan itu harus serta-merta menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak,” tutur Kholid di Jakarta, Kamis (24/10/2024).
“Kedua, harus berdampak ke penurunan tingkat ketimpangan. Ketiga, mengurangi kemiskinan. Jadi masyarakat merasakan langsung pertumbuhan itu, bukan sekadar angka statistik,” sambungnya.
Advertisement
Selanjutnya dia memaparkan sejumlah data yang menunjukkan rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam 10 tahun ini. Di mana, tingkat penciptaan lapangan kerja anjlok, memburuknya kesenjangan ekonomi, dan stagnasi penurunan kemiskinan.
“Kalau kita lihat rasio komponen pertumbuhan ekonomi, misalnya investasi terhadap penyerapan tenaga kerja kita, (angkanya) turun jika dibandingkan sepuluh tahun lalu,” ucap dia.
Merujuk data Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pada 2022, setiap Rp1 triliun investasi menyerap 1.379 tenaga kerja. Terjadi penurunan akan kualitas investasi dengan 2013, di mana, setiap Rp1 triliun investasi menyerap 4.594 pekerja.
Bahkan kata dia, berdasarkan survei angkatan kerja nasional dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam 15 tahun terakhir, penciptaan lapangan kerja formal terus menurun. Per Februari 2024, angkanya 59,17 persen dari 142,18 juta angkatan kerja yang bekerja di sektor informal. Artinya, setara dengan 84,13 juta orang.
“Kualitas pertumbuhan ekonomi juga belum berdampak kepada penurunan ketimpangan dan kemiskinan. Mengutip studi Center of Economic and Law Studies (Celios) baru-baru ini, kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta orang Indonesia,” tegas Kholid.
“Data BPS juga tunjukkan rasio gini dalam lima tahun terakhir, stagnan di angka 0,379-0,381. Di sisi lain, selama 10 tahun terakhir, kemiskinan hanya berkurang dari 11,25 persen pada tahun 2014, menjadi 9,36 persen pada 2023. Jauh dari target pemerintah sebesar 6-7 persen,” lanjutnya.
Oleh karena itu, dirinya menyoroti peran penting pertumbuhan berkualitas terhadap visi pemerintahan baru, yaitu Indonesia Emas 2045. Di samping itu, menurutnya pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan perlu bekerja ekstra untuk memimpin Indonesia menjadi negara maju.
“Demi tercapainya Indonesia Emas 2045 dan supaya lepas dari middle income trap, target pertumbuhan ekonomi 8 persen itu harus berkualitas. Dengan rata-rata pertumbuhan sepuluh tahun terakhir yang sekitar 5 persen, butuh inovasi dan upaya ekstra untuk bisa sampai di tingkat itu,” tandasnya.