Hadiri WhatsApp MSME Summit 2023, Mendag Zulhas: Perkuat Kolaborasi di Ranah Digital untuk Kemajuan UMKM

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah terus mendorong penguatan kolaborasi pemangku kepentingan di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan penyedia platform digital. Hal ini penting dilakukan agar para pelaku UMKM dapat memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan usaha mereka.

Kolaborasi di ranah digital pun terus diperkuat agar bisnis daring yang mapan dari pelaku UMKM dapat mendukung realisasi target Indonesia maju tahun 2045.

Hal tersebut disampaikan Mendag Zulhas saat menghadiri acara WhatsApp MSME Summit 2023 dengan tema ‘Naik Kelas Bersama WhatsApp’ di Jakarta, Selasa (27/6/2023).

Turut hadir dalam acara ini Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim, Sekretaris Deputi Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM Bastian, dan Country Director Meta Indonesia Peter Lydian.

“Pemerintah tentu mendorong kolaborasi ini. Kalau Bapak dan Ibu pelaku UMKM tidak maju, Indonesia tidak mungkin maju. Pemerintah akan habis-habisan mendukung perkembangan UMKM. Indonesia sebagai negara maju tahun 2045 mustahil tercapai bila UMKM tidak maju dan tidak berkembang,” ungkap Mendag Zulhas.

WhatsApp MSME Summit 2023 mengundang lebih dari 250 pelaku UMKM. Dalam kesempatan tersebut, Mendag Zulhas mengunjungi booth konsultasi layanan WhatsApp bagi UMKM peserta yang ingin memaksimalkan penggunaan WhatsApp dalam berbisnis.

Di acara tersebut, terdapat tiga booth yaitu WhatsApp Business QR untuk membuat dan mencetak kode respons cepat (QR code) sebagai optimasi bisnis; WhatsApp Business Optimization Information untuk berkonsultasi pembuatan katalog dan kiat berinteraksi dengan pelanggan; serta Product Photobooth bagi para peserta yang ingin membuat foto produk berkualitas baik.

Mendag Zulhas juga menyampaikan bahwa pemerintah giat mendorong penguatan bisnis UMKM melalui Ekosistem Empat Pilar Peningkatan Daya Saing UMKM. Ekosistem tersebut melibatkan empat komponen yaitu UMKM itu sendiri, lokapasar (marketplace) sebagai akses digitalisasi, ritel modern sebagai akses kemitraan, dan perbankan sebagai akses pembiayaan.

“Keempat hal tersebut tidak bisa lepas. Sebagai contoh, ritel modern di Surabaya tidak perlu membeli sambal di Jakarta. Pasok sambal dari UMKM di Surabaya. UMKM dapat pasar, ritel modern tidak perlu mengeluarkan ongkos pengiriman dari Jakarta. Kemudian, pemasaran digital tidak bisa dihindari,” tutur Mendag Zulhas.

“Ketika masuk ranah digital, produk akan diketahui lebih banyak konsumen dan pasarnya akan jadi besar sekali. Lalu,ketika UMKM akan mengekspor tetapi kesulitan modal, ada lembaga pembiayaan ekspor dan perbankan dari segi modal usaha,” imbuh pria yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Mendag juga menjelaskan upaya pemerintah untuk membuka pasar ekspor baru ke negara-negara tradisional, di antaranya Bangladesh, India, dan Pakistan di Asia Selatan; kawasan Afrika; serta Timur Tengah. Ia pun berharap UMKM dapat memanfaatkan momentum pembukaan pasar baru dan memperluas cakupan pasar produk-produk UMKM dalam negeri.

‘Kalau mau maju, kita harus meningkatkan kemampuan kita. Harus ada semangat berubah dan belajar. Upgrade kemampuan kita, pelajari cara membuat foto produk yang bagus, kemasan yang menarik, dan kemampuan berjualan daring,” kata Mendag Zulhas.

Kontribusi UMKM sangat vital terhadap perekonomian Indonesia, dalam hal ini ketika berhadapan dengan krisis akibat pandemi COVID-19. Sebesar 99 persen unit usaha di Indonesia terdiri atas UMKM. Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,5 persen dan penyerapan tenaga kerja mencapai 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Sebesar 84,4 persen UMKM telah kembali beroperasi setelah terpuruk akibat pandemi COVID-19.

Sementara itu, niaga elektronik, yang berupa lokapasar dan e-retail, dalam lima tahun terakhir (2018–2022) telah berkontribusi besar pada perkembangan ekonomi digital Indonesia.

Pada 2022, nilai transaksi niaga elektronik tercatat sebesar Rp476,3 triliun dengan volume 3,48 juta transaksi. Pada 2023, Kemendag memproyeksikan nilai transaksi niaga elektronik nasional mencapai Rp572 triliun atau naik sekitar 20 persen dari tahun sebelumnya. Proyeksi nilai transaksi tersebut menempatkan Indonesia di atas negara-negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Filipina.