Terkait masih bergulirnya wacana presiden tiga periode, Partai Buruh tak mau pusing. Sikapnya konsisten, siap menggerakkan people power kalau itu terjadi.
Dalam jumpa pers secara daring, Selasa (5/4/2022), Presiden Partai Buruh, Said Iqbal siap menggerakkan people power kalau presiden tiga periode atau penundaan Pemilu 2024 benar-benar terjadi. “Seperti yang sudah pernah saya sampaikan. Kami konsisten. Seluruh serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, pekerja migran hingga pekerja rumah tangga, dan Partai Buruh, menolak presiden tiga periode dan penundaan pemilu.
“Bila dipaksakan maka kami akan gerakkan people power. Tentunya kami akan berkomunikasi dengan kawan-kawan mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya.pembajakan konstitusi dan reformasi yang jelas-jelas melanggar Undang-undang Dasar 1945,” imbuhnya dengan nada serak.
Selanjutnya Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini, mengingatkan pernyataan berkali-kali Presiden Jokowi yang mengklaim sebagai pemimpin yang taat konstitusi. “Dua hal yang menjadi harga mati bagi kami. Pertama, presiden hanya dua periode bukan tiga periode. Kedua, Pemilu 2024 digelar 14 Februari. Itu sudah ditetapkan di DPR bersama pemerintah dan KPU (Komisi Pemilihan Umum),” ungkapnya.
Wacana presiden tiga periode kembali mengemuka dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022). Dalam acara tersebut, Ketua Apdesi Surtawijaya menegaskan bahwa Apdesi mendukung Jokowi menjadi presiden tiga periode. Rencananya, dukungan ini akan dideklarasikan saat Silatnas Apdesi namun mundur setelah Lebaran, lantaran mengikuti saran Menko Kemaritman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. .
Belakangan muncul masalah, lantaran Apdesi Surtawijaya dituding tidak sah alias abal-abal. Yang sah adalah Apdesi kubu Arifin, setelah penetapan Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU-0001295-AH.01.08 Tahun 2021.
Menurut Sekjen Apdesi kubu Arifin, Muksalmina menyebut Sutawijaya telah mencatut nama Apdesi. Diakui Apdesi pernah mengalami dualisme pada 2016. Namun, permasalahan itu telah selesai sejak Kementerian Hukum dan HAM menyatakan kubu Arifin sebagai kepengurusan sah di Apdesi. Muksalmina mengaku kenal Surtawijaya yang menjabat Sekretaris Jenderal Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (Papdesi).
Beri Komentar (menggunakan Facebook)