Korea Selatan berencana memperluas dukungan pada siaran radio kelompok sipil yang menargetkan warga Korea Utara dalam upaya membantu mereka mendapatkan informasi dari luar.
Kementerian Unifikasi Korsel mengatakan, pemerintah berencana meningkatkan dukungannya pada produksi konten serta pelatihan personel siaran radio di sektor swasta sebagai bagian dari rencana cetak biru unifikasi yang baru.
Mengutip Yonhap, Kamis (29/8/2024), inisiatif tersebut merupakan salah satu dari tujuh langkah utama yang diuraikan oleh Presiden Korsel Yoon Suk-yeol dalam pidato Hari Pembebasan pada 15 Agustus 2024, yakni mendorong upaya agar penduduk Korut mendapat aliran informasi dan budaya dari luar.
Sebagai hasilnya, subsidi pemerintah untuk organisasi swasta yang melakukan siaran radio yang menargetkan warga Korut diperkirakan akan meningkat secara signifikan pada tahun depan. Namun, kementerian tidak menyebutkan jumlah pendanaannya.
Dalam beberapa tahun terakhir, Korut telah meningkatkan pengawasan dan hukuman terhadap rakyatnya dengan menerapkan tiga undang-undang untuk mencegah warga Korut mengakses informasi dari luar.
Salah satu UU menyebut hukuman 10 tahun kerja paksa bagi mereka yang membawa budaya dan informasi dari luar.
Hukuman lebih berat diterapkan pada mereka yang menonton dan mendistribusikan film dan musik Korsel. Beberapa warga Korut kabarnya bahkan mendapat hukuman mati.