Pemerintah Korea Selatan berencana melaksanakan proyek untuk membantu mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan di negara-negara berkembang pada tahun 2024 dengan anggaran mencapai 3,5 triliun won atau sekitar Rp41 triliun.
“Sebanyak 46 lembaga pemerintah akan terlibat untuk melaksanakan 1.699 proyek ODA bilateral dan multilateral tahun ini,” kata kementerian tersebut.
Pemerintah Korsel menyelesaikan rencana ODA usai melakukan pertemuan antar lembaga yang dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri Dua Kang In-sun.
Kementerian Luar Negeri Korsel, sebagaimana dilaporkan Yonhap, mencatat bahwa bantuan pembangunan resmi (ODA) untuk tahun 2024 tersebut meningkat sebesar 38,9 persen dibandingkan tahun lalu.
Dana tersebut akan digunakan di berbagai bidang mulai dari bantuan kemanusiaan, pendidikan dan pertanian hingga kesehatan yang bertujuan membantu negara-negara penerima mengatasi masalah seperti konflik dan perubahan iklim.
ODA mencakup pemberian langsung hibah, pinjaman dan bantuan teknis kepada negara-negara berkembang atau pemberian tidak langsung kepada organisasi internasional.
Untuk skema penyaluran dana ODA, Korsel menawarkan hibah dan pinjaman lunak. Hibah tidak memerlukan pembayaran kembali dari negara penerima. Berbeda dengan pinjaman karena merupakan transfer yang dilakukan dalam bentuk tunai atau barang dengan syarat konsesi yang disertai dengan kewajiban pembayaran kembali.
Sebelumnya, Presiden Korsel Yoon Suk-yeol mengatakan bahwa Korsel bertekad untuk menjadi negara penting global dan memperluas bantuan pembangunan resmi kepada negara-negara berkembang.
Hal itu lantaran Korsel merasa berterima kasih atas bantuan komunitas internasional di masa lalu dan kini negara yang dipimpinnya mampu memerangi kemiskinan dan mencapai pembangunan ekonomi.