Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif berbasis teknologi merupakan strategi paling efektif untuk memberantas korupsi di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, praktik korupsi tidak mengenal batas negara dan memerlukan kerja sama lintas kawasan.
Pernyataan itu disampaikan Alex dalam sambutannya pada pertemuan Pimpinan Lembaga Antikorupsi ASEAN ke-20 atau The 20th Principals Meeting of the ASEAN Parties Against Corruption (ASEAN-PAC) yang berlangsung di Ballroom Bali Beach Convention, Sanur, Bali, Senin (2/12/2024).
“Korupsi tidak mengenal batas negara. Kejahatan ini tidak hanya melemahkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengikis kepercayaan publik dan menghambat kemajuan di banyak negara ASEAN. Oleh karena itu, kolaborasi regional berbasis teknologi sangat diperlukan guna mengatasi tantangan bersama ini secara lebih efektif,” ujar Alex di hadapan delegasi dari 10 negara anggota ASEAN-PAC, Timor Leste sebagai pengamat, serta United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai tamu undangan.
Alex menjelaskan, bahwa teknologi memiliki peran sentral dalam mengatasi tantangan yang muncul dari keragaman budaya, sumber daya, dan sejarah di antara negara-negara ASEAN. Tahun ini, tema pertemuan mengangkat pentingnya inovasi teknologi dengan judul “Advancing Collaborative Actions through Technological Innovation in the Fight Against Corruption.”
“Teknologi memiliki peran penting dalam memerangi korupsi di kawasan ASEAN. Perangkat digital dapat menyediakan platform untuk berbagi informasi, investigasi bersama, dan pemantauan secara real-time. Penerapan ini diharapkan mampu mengatasi berbagai hambatan dan menjadi kekuatan transformatif guna membangun kepercayaan antarnegara,” tegasnya.
Lebih jauh, Alex berharap forum ASEAN-PAC dapat mengintegrasikan upayanya ke dalam kerangka kerja ASEAN. Menurutnya, hal ini memungkinkan negara anggota menyampaikan rekomendasi yang strategis pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.
“Dengan menghubungkan tugas pada kerangka ASEAN, negara anggota ASEAN-PAC dapat menyampaikan laporan atau rekomendasi pada KTT ASEAN. Ini akan menumbuhkan semangat kerja sama, saling mendukung, dan rasa tanggung jawab bersama,” jelasnya.
Ia juga menantikan keluaran dokumen dari pertemuan ini yang dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan upaya pemberantasan korupsi di kawasan. ASEAN-PAC, tambah Alex, diharapkan terus menjadi pilar utama dalam penguatan kolaborasi guna menciptakan Asia Tenggara yang bersih, transparan, dan akuntabel.
#Apresiasi dan Harapan dari Laos Sebagai Tuan Rumah ASEAN-PAC Sebelumnya
Wakil Ketua State Inspection Authority (SIA) Laos, Vilayvanh Boutdakham, turut memberikan apresiasi kepada Indonesia sebagai tuan rumah. Ia menekankan pentingnya pertemuan ini sebagai wadah strategis untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pemberantasan korupsi.
“Di penghujung tahun 2024 ini, keketuaan ASEAN-PAC akan diserahkan kepada KPK sebagai perwakilan Indonesia. Kami percaya bahwa di bawah kepemimpinan KPK, ASEAN-PAC dapat melanjutkan keberhasilan dan mampu bersatu menjaga nilai dasar ASEAN. Kami menantikan kerja sama lebih lanjut dengan seluruh negara anggota untuk mendukung agenda pemberantasan korupsi dan mewujudkan kawasan ASEAN yang bersih dari korupsi,” ujar Vilayvanh.
Sebagai informasi, selama masa keketuaannya sejak November 2023 hingga Desember 2024, Laos berhasil memperkenalkan sejumlah program strategis yang mendukung kolaborasi lintas negara. Salah satu yang menonjol adalah ASEAN-PAC Capacity Building Workshop pada Juli 2024, yang membahas penerapan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC) di Asia Tenggara.